KPK Malaysia "Review" Putusan PM Najib Bebas Skandal Korupsi

Pebriansyah Ariefana

Rabu, 27 Januari 2016 | 15:42 WIB
KPK Malaysia "Review" Putusan PM Najib Bebas Skandal Korupsi
PM Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak temui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Minggu (11/10). (Antara)

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia atau The Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) akan menelisik ulang atau review atas putusan Kejaksaan yang menyebutkan Perdana Menteri Najib Razak bersih dari skandal korupsi rekening gendut 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Sebelumnya Jaksa Agung menyataan skandal itu tidak perlu dilanjutkan ke penyelidikan korusi. Jaksa Agung Mohamed Apandi Ali menghapuskan klausul tindak pidana Najib, Selasa (26/1/2016).

Nantinya MACC akan membuat panel dengan komisioner lain untuk membicarakan ulang skandal itu.

Jaksa penuntut umum Malaysia menyatakan Perdana Menteri Najib Razak bebas dari dakwaan korupsi. Najib dituduh korupsi karena menerima uang senilai 681 juta dolar AS dari keluarga kerajaan Arab Saudi.

Jaksa menemukan fakta jika uang itu dikirim langsung ke rekening Najib. Tapi itu bukan tindak pidana atau korupsi.

Belakangan ada sumber yang mengatakan jika uang itu diberikan langsung oleh mendiang Raja Arab Saudi, Abdullah. Abdullah memberikan uang itu lewat kocek pribadi dan uang negara.

Untuk apa uang sebanyak itu diberikan? Website pemberitaan asal Negeri Jiran itu, Malaysia Kini mengutip salah satu sumber dekat kerajaan. Dia mengatakan jika uang sumbangan itu diberikan atas perintah mendiang Raja Abdullah yang meninggal tahun lalu.

Pernyataan itu dikonfirmasi oleh The Wall Street Journal (WSJ). Namun dua kementerian di Saudi menolak berkomentar.

"Perwakilan dari keluarga kerajaan tidak bisa dihubungi untuk memberikan komentar," demikian laporan WSJ.

Di sisi lain BBC pun mempunyai sumber untuk menelisik ihwal pemberian uang itu ke Najib. Sumber itu mengatakan uang itu dari Raja Abdullah untuk membantu pemenangan Najib di Pemilihan Umum 2013. Uang itu dari kantong pribadi keuangan pribadi Abdullah dan kas negara.

"Tujuan dari donasi sederhana, itu untuk membantu Najib dan koalisinya memenangkan pemilu, mempekerjakan tim strategis komunikasi dengan pengalaman internasional, dengan fokus pada Provinsi Sarawak, dan pendanaan program-program sosial melalui kampanye partai," kata sumber itu. (Reuters/Malaysia Kini/WSJ)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Ini Dugaan Motif di Balik 'Rekening Gendut' PM Najib Razak

Ini Dugaan Motif di Balik 'Rekening Gendut' PM Najib Razak

News | Rabu, 27 Januari 2016 | 13:19 WIB

PM Malaysia Bebas dari Dakwaan Korupsi

PM Malaysia Bebas dari Dakwaan Korupsi

News | Selasa, 26 Januari 2016 | 13:55 WIB

Malaysia Siaga Hadapi Ancaman Serangan ISIS

Malaysia Siaga Hadapi Ancaman Serangan ISIS

News | Senin, 25 Januari 2016 | 16:44 WIB

Kiprah Owi/Butet di Malaysia Masters 2016 Berakhir

Kiprah Owi/Butet di Malaysia Masters 2016 Berakhir

News | Rabu, 20 Januari 2016 | 03:00 WIB

Dubes Malaysia Senang Pendemo Jakarta di Kantornya Berkurang

Dubes Malaysia Senang Pendemo Jakarta di Kantornya Berkurang

News | Rabu, 13 Januari 2016 | 05:01 WIB

Menlu Pastikan KBRI Memantau Korban Kecelakaan Bus Malaysia

Menlu Pastikan KBRI Memantau Korban Kecelakaan Bus Malaysia

News | Minggu, 10 Januari 2016 | 03:18 WIB

Kontras Pertanyakan Alasan Malaysia Mendeportasi Mugiyanto

Kontras Pertanyakan Alasan Malaysia Mendeportasi Mugiyanto

News | Kamis, 07 Januari 2016 | 19:18 WIB

Deportasi Mugiyanto, KontraS: Malaysia Paranoid

Deportasi Mugiyanto, KontraS: Malaysia Paranoid

News | Kamis, 07 Januari 2016 | 18:13 WIB

Pakar Hukum Malaysia: Deportasi Mugiyanto Berlebihan

Pakar Hukum Malaysia: Deportasi Mugiyanto Berlebihan

News | Kamis, 07 Januari 2016 | 16:22 WIB

Deportasi Mugiyanto Bertentangan dengan Komitmen HAM ASEAN

Deportasi Mugiyanto Bertentangan dengan Komitmen HAM ASEAN

News | Kamis, 07 Januari 2016 | 15:57 WIB

Terkini

Biang Kerok Blackout! Polri Bongkar Korupsi Batu Bara PLTU yang Bikin Listrik Padam Massal

Biang Kerok Blackout! Polri Bongkar Korupsi Batu Bara PLTU yang Bikin Listrik Padam Massal

News | Senin, 06 Juli 2026 | 22:15 WIB

WNI Tewas Mengenaskan di Jepang, Terduga Pelaku Diduga Tabrakkan Diri ke Kereta

WNI Tewas Mengenaskan di Jepang, Terduga Pelaku Diduga Tabrakkan Diri ke Kereta

News | Senin, 06 Juli 2026 | 21:40 WIB

Mahfud MD Heran Fenomena UU 'Simsalabim': Tiba-tiba Jadi, Kapan Dibahasnya?

Mahfud MD Heran Fenomena UU 'Simsalabim': Tiba-tiba Jadi, Kapan Dibahasnya?

News | Senin, 06 Juli 2026 | 21:35 WIB

Bulog Respon Cepat Masukan Masyarakat, Direktur Operasi Tinjau Penanganan Gudang Karawang

Bulog Respon Cepat Masukan Masyarakat, Direktur Operasi Tinjau Penanganan Gudang Karawang

News | Senin, 06 Juli 2026 | 21:27 WIB

Dewan Pers Kabulkan Pokok Aduan Gus Ipul atas Artikel Opini yang Dinilai Menyudutkan

Dewan Pers Kabulkan Pokok Aduan Gus Ipul atas Artikel Opini yang Dinilai Menyudutkan

News | Senin, 06 Juli 2026 | 20:57 WIB

Rumor 'Orang Dalam' Bocorkan OTT Kuansing Mencuat, KPK: Itu Cuma Spekulasi!

Rumor 'Orang Dalam' Bocorkan OTT Kuansing Mencuat, KPK: Itu Cuma Spekulasi!

News | Senin, 06 Juli 2026 | 20:55 WIB

Soroti Fenomena 'Rule by Law', Eks Ketua KY Sebut Hukum Dibajak Oligarki Demi Proyek Elite

Soroti Fenomena 'Rule by Law', Eks Ketua KY Sebut Hukum Dibajak Oligarki Demi Proyek Elite

News | Senin, 06 Juli 2026 | 20:48 WIB

Kemendagri Koordinasikan Usulan BSPS dari Daerah untuk Perkuat Program Perumahan

Kemendagri Koordinasikan Usulan BSPS dari Daerah untuk Perkuat Program Perumahan

News | Senin, 06 Juli 2026 | 20:42 WIB

Bukan Cuma Jakarta, PM Narendra Modi ke Yogyakarta Demi Restorasi Candi Prambanan

Bukan Cuma Jakarta, PM Narendra Modi ke Yogyakarta Demi Restorasi Candi Prambanan

News | Senin, 06 Juli 2026 | 19:58 WIB

Online Scam hingga Ancaman Privasi: Era AI Butuh Tata Kelola Ruang Digital Berbasis HAM

Online Scam hingga Ancaman Privasi: Era AI Butuh Tata Kelola Ruang Digital Berbasis HAM

News | Senin, 06 Juli 2026 | 19:42 WIB

×