Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menertibkan ratusan bangunan liar di bantaran Kali Apuran, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (23/2/2016) pagi. Walaupun sempat mendapatkan perlawanan dari sejumlah warga, akhirnya sekitar 125 unit bangunan dibongkar oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat.
Petugas juga sempat menembakkan gas air mata untuk membubarkan para warga yang mencoba melakukan perlawanan.
Terkait hal ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak heran kalau penertiban yang dilakukan di kawasan Kali Apuran akan berujung bentrok antara warga dengan petugas keamanan.
"Ya pasti bentrok, itu sudah pernah ditertibkan balik lagi. Pemerintah dikasih hak memegang senjata untuk menegakan aturan tapi bukan megnhabisi warganya," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/2/2016).
Menurut Ahok warga tak perlu khawatir dengan program pemerintah DKI apabila warga berada di jalur yang betul.
"Kamu pun tidak perlu khawatir dengan pemerintah selama kamu ikut aturan, selama kamu taat sama aturan kamu nggam perlu khawatir dengan negara, tapi kalau melawan petugas pasti kita akan kita ambil tindakan," jelas Ahok.
Ahok bahkan mempertanyakan balik warga kali apuran yang menuntut pemprov DKI untuk bisa memberikan rumah susun, karena bangunannya ditertibkan oleh pemprov DKI.
"Itu juga kita pertanyakan siapa mereka (minta rusun). Itu orang baru masuk kan baru ditertibkan tahun lalu, karena nggak dibikin sheet pile, karena PU Tata Airnya payah dulu dia balik lagi. Yang sudah ada sheet pile saja dia bangun rumah kok di atasnya, orang itu mau nuntut apa?" katanya.
"Justru kenapa saya tutup uang kerohiman? Karena kalau dikasih uang dia bangun lagi bangun lagi. Tapi kalau hanya kita tanggung anaknya sekolah, naik bus, dia mau usaha ini akan memperbaiki taraf hidupnya," jelas Ahok.
