Suara.com - Presiden Joko Widodo menerima Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/6/2016). Dalam pertemuan itu Jokowi memberikan arahan kepada Korpri untuk peningkatan kualitas pegawai negeri sipil (PNS) yang berdinas di berbagai institusi seluruh Indonesia.
"Arahan bapak Presiden yang mendasar untuk seluruh anggota Korpri di 514 Kabupaten/Kota dan 34 Provinsi adalah beliau sangat berharap Korpri dan seluruh ASN (aparatur sipil negara) itu merubah pola pikir, dari pola pikir lama menuju pola pikir yang baru," kata Zudan Arif Fadullah, Ketua Umum DPP Korpri kepada wartawan.
Presiden Jokowi, lanjut dia, menekankan kepada Korpri agar mengubah paradigma jika saat ini sedang terjadi persaingan yang ketat antar ASN sendiri, maupun persaingan ASN dengan dengan dunia luar seperti MEA (masyarakat ekonomi Asean).
Maka dari itu, dalam semua pergerakan PNS harus ada unsur efisien, harus ada unsur kompetisi yang terus menerus, sehingga kualitasnya perlu ditingkatkan.
"Tadi bapak Presiden menekankan kembali bahwa seluruh ASN itu membangun motivasi internal, motivasi dirinya dibangkitkan untuk bekerja dengan baik untuk lebih disiplin, bekerja lebih keras, mengelurkan semua energi yang dimiliki," ujar dia.
Kemudian, selanjutnya Jokowi akan memberikan pengarahan kepada seluruh pengurus Korpri di 514 Kabupaten/Kota dan 34 Provinsi usai lebaran nanti.
"Nanti Ketua Korpri daerah akan diundang mendapatkan pengarahan dari bapak Presiden agar di dalam melaksanakn tugas-tugas pemerintahan bisa dilakukan secara lebih tepat, lebih bagus, lebih cepat terutama untuk peningkatan kualitas pelayanan publik," tutur dia.
Dia menambahkan, Jokowi juga menyampaikan terkait rasionalisasi satu juta PNS atau penataan difokuskan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pegawai.
"Oleh karena itu saya mengimbau seluruh PNS/ASN di seluruh Indonesia supaya tidak perlu risau, tidak perlu khawatir. Sebab penataan ini dilakukan contohnya adalah yang kurang bagus kualitasnya ditingkatkan dengan pendidikan pelatihan, yang kurang tepat di dalam penempatannya dilakukan penempatan kembali, juga dilakukan dengan distribusi PNS secara tepat," kata dia.
