Suara.com - Calon gubernur Jakarta yang kini menjadi terdakwa perkara dugaan penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai pendapat jaksa penuntut umum ganjil dalam merespons eksepsi yang disampaikan Ahok.
"Eksepsi kan belum ditolak, bagi saya pendapat jaksa kemarin sesuatu yang agak ganjil. Tapi saya ya tunggu kuasa hukum," ujar Ahok di Jalan Lapangan Tembak, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (21/12/2016).
Ahok menilai materi tanggapan jaksa yang disampaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (20/12/2016), tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pilkada. Di dalam UU Pilkada, kata Ahok, tidak menyinggung soal suku, agama, ras dan antar golongan.
"Dalam UU Pilkada, kampanye kan lebih ke visi misi program, tidak boleh menyinggung SARA. Kok Jaksa malah bilang visi misi program saya bilang saya seperti sombong, dan malah ngajarin orang melanggar UU Pilkada, kok boleh pakai SARA, tapi ya sudahlah," kata dia.
Dalam persidangan, jaksa penuntut umum mementahkan seluruh nota keberatan yang disampaikan Ahok.
Jaksa Ali Mukartono mengatakan untuk menentukan delik pidana atas perkara dugaan penodaan agama tidak perlu menunggu akibat dari ucapan Ahok tentang surat Al Maidah ayat 51.
"Barangsiapa yang melakukan penodaan atau penistaan agama ada dua delik, dipidana penjara selama lima tahun. Keduanya merupakan delik formil sehingga tidak perlu memiliki adanya akibat. Menurut undang-undang, jika ada unsur pidana, maka ketika memenuhi unsur delik tidak perlu menunggu akibat," kata Ali di pengadilan.
Penolakan terhadap seluruh eksepsi Ahok dinilai telah dilatari dasar hukum.
"Sudah sepantasnya keberatan ditolak. Penasihat hukum dinilai keliru memahami struktur," kata dia.
Jaksa menegaskan dakwaan terhadap Ahok sudah berdasarkan ketentuan hukum. Itu sebabnya, majelis hakim diharapkan tetap melanjutkan sidang.
"Menyatakan bahwa surat dakwaan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama telah dibuat secara sah menurut hukum. Tiga, menetapkan bahwa pemeriksaan perkara terdakwa Basuki dilanjutkan," katanya.
Setelah menyampaikan tanggapan, keputusan hakim untuk menolak eksepsi Ahok atau menerimanya akan disampaikan dalam putusan sela yang rencananya diselenggarakan pada Selasa (27/12/2016).
"Majelis hakim mempertimbangkan keberatan. Mempertimbangkan pendapat penuntut umum kemudian mengambil keputusan. Rencana Selasa pekan depan," kata Ali.
TERPOPULER
