Suara.com - Buni Yani menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran kebencian bermuatan SARA, Senin (9/1/2017). Pemeriksaan dilakukan di Polda Metro Jaya.
"Memenuhi panggilan Krimsus berkaitan dengan pemerikdaan sebagai tersangka," kata salah satu penasehat hukum Buni, Cecep Suhardiman saat tiba di Polda Metro Jaya.
Buni Yani protes dengan pemeriksaannya itu. Sebab kelengkapan berkas perkara yang dianggap telah melewati batas waktu yang ditentukan.
"Dalam hal ini sebetulnya kami mempertanyakan. Berkas sebetulnya dalam aturan (KUHAP) 14 hari harus dibalikan lagi. Karena berkas tahapan pertama dianggap masih kurang," kata Cecep.
Buni Yani pun menganggap penyidik telah menyalahi aturan karena telah melewati batas waktu 14 hari dalam pelengkapan berkas perkara terkait kasus yang menjeratnya. Terkait hal ini, dia pun menganggap jika pemanggilan dirinya untuk diperiksa sebagai tersangka telah menyalahi aturan apabila mengacu kepada Pasal 138 KUHAP dan Peraturan Kejaksaan.
"Saya sudah lakukan riset sedikit, ini polisi tidak bisa penuhi 14 hari untuk perbaiki berkas. Kalau tidak bisa, saya dipanggil sekarang itu menyalahi aturan.," kata Buni Yani.
"Pertama KUHAP Pasal 138. Kedua perja (peraturan kejaksaan) Nomor 36 tahun 2011 Pasal 12 ayat 5 itu yang salah dari polisi kalau memeriksa saya hari ini," sambungnya.
Meski dianggap pemeriksaannya melanggar aturan, Buni Yani mengaku akan kooperatif untuk memenuhi panggilan penyidik.
"Tapi saya tetap datang sebagai warga negara yang baik. Meskinya saya enggak datang aja gpp tapi sebagai warga negara yang baik saya hadir," kata dia.
Baca Juga: Menebak Sampai Kapan Sidang Ahok Berakhir
Buni Yani merupakan orang yang mengunggah potongan video berisi pidato Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke Facebook ketika mengutip surat Al Maidah ayat 51.
Atas tindakan tersebut, dia dijerat dengan Pasal 28 ayat 2 UU Nomor 11 tentang ITE dan Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara atau denda paling banyak Rp1 miliar.
Tak terima dengan status tersangka, Buni Yani telah mengajukan permohonan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, majelis tunggal PN Jaksel telah menjatuhkan putusan dengan menolak seluruh gugatan praperadilan yang diajukan Buni Yani.
