Suara.com - Front Pembela Islam (FPI) mengungkapkan pernyataan terbilang tak lazim, yakni mereka belum memastikan bakal ikut mengerahkan massa untuk ikut demonstrasi bertajuk “Bela Al Quran 313” yang bakal digelar, Jumat (31/3/2017).
Padahal, FPI beberapa waktu kebelakang semakin tersohor sebagai organisasi yang gemar menggelar aksi unjuk rasa bertajuk "bela agama" dan memunyai massa aksi yang tokcer sebagai pressure groups (kelompok penekan nonpartisan yang berpengaruh).
Namun, Juru Bicara FPI Slamet Maarif mengakui, sangat mendukung rencana aksi itu. Tujuan aksi ini untuk menuntut Presiden Joko Widodo mencopot jabatan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta, karena sudah berstatus terdakwa perkara dugaan penodaan agama.
"FPI mendoakan aksi itu berjalan dengan lancar dan sukses sebagaimana yang sudah direncanakan," kata Slamet kepada Suara.com, Selasa (28/3/2017).
Namun, Slamet enggan menjawab ketika disinggung perihal estimasi jumlah pendemo FPI yang akan menghadiri aksi tersebut.
Slamet berkilah agar hal tersebut ditanyakan kepada Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam Muhammad Al Khathtath yang merupakan salah satu insiator gerakan tersebut. Secara tersirat, dia ingin nama FPI tidak disangkutpautkan dengan rencana aksi 313.
"Kami hanya mendoakan semoga acaranya sukses dan lancar. Kami hanya mendukung aksi 313," kata dia.
Terkait adanya aksi ini, polisi belum mendapatkan pemberitahuan dari perwakilan pendemo.
"Kami masih menunggu, belum ada pemberitahuan yang masuk ke kepolisian," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Senin (27/3/2017).
Ketika diwawancara, Argo terlihat tidak mengerti tujuan aksi semacam itu. "Ngapain lagi sih?" kata Argo.
Dia meminta masyarakat tidak ikut serta dalam aksi tersebut. Sebab, aksi massa di tengah proses pilkada bisa memperkeruh situasi menjelang pencoblosan yang akan berlangsung 19 April 2017.
"Intinya kegiatan politik DKI ini berjalan sesuai, jangan memperkeruh suasana biarkan berjalan sesuai yang ada," tuturnya.
Argo mengatakan, pengawasan pilkada sudah dilakukan oleh petugas. Pengamanan pilkada sudah dilakukan oleh TNI, Polri, dan aparatur pemerintah Jakarta.
"Kalau cuma permohonan melakukan kegiatan harus tahu kan kepolisian. Kami tetap melakukan pengamanan," kata dia.
Poster berisi ajakan untuk mengikuti aksi tersebut viral di media sosial.
TERPOPULER
