KPK Tetapkan Anggota DPRD Kebumen Jadi Tersangka Suap

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen, Dian Lestari, sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek tahun 2016 di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga setempat, Selasa (17/10/2017).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu ditetapkan sebagai tersangka, setelah KPK melakukan pengembangan operasi tangkap tangan di Kebumen.

"Setelah proses penyidikan, dilakukan pengembangan terhadap pihak-pihak lain, KPK menetapkan lagi seorang tersangka yaitu DL, anggota Komisi A DPRD Kebumen," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Sebelum Dian, KPK sudah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Ketua Komisi A DPRD Kebumen Yudhi Tri Hartanto; Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pariwisata Sigit Widodo; Sekretaris Daerah Adi Pandoyo; Komisaris Utama PT  Otoda Sukses Mandiri Abadi Hartoyo; dan, penyuap Basikun Suwandhin alias Ki Petruk.

Febri mengatakan, Dian diduga secara bersama-sama dengan Yudhi, Sigit, dan Adi menerima hadiah atau janji dari Hartoyo dan Basikun.

"Itu terkait pembahasan dan pengesahan aturan proyek di  Disdikpora dalam APBD Kabupaten  Kebumen tahun anggaran 2016," katanya.

Febri menuturkan, DPRD saat itu meminta penganggaran untuk program “pokok-pokok pikiran DPRD” yang disingkat “pokir”.

"Hingga disepakati total anggaran pokir saat itu adalah Rp10,5 miiar. Kemudian bagian dari anggaran Pokir tersebut untuk Komisi A dialokasikan Rp1,95 miliar, yang terutang dalam kegiatan Disdikpora,” ungkapnya.

Disdikpora lantas menggunakan dana itu untuk pengadaan buku dan alat tulis siswa sebesar Rp1,1 miliar.

Kemudian, digunakan pula untuk program pendidikan menengah Rp100 juta dan pengadaan alat praktik dan peraga siswa Rp750 juta.

"Peran DL diindikasikan bertugas, berperan, mengurus dan mencarikan fee pada pihak yang menjadi pelaksana anggaran Pokir DPRD di Komisi A itu," tuturnya.

Dian diduga menerima uang Rp60 juta dari Basikun. Uang itu disebut sebagai fee pengadaan buku yang diambil dari anggaran program Pokir.

Atas perbuatannya, Dian disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU NO 30/2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu  KUHP. Dian merupakan tersangka keenam yang diproses dalam kasus ini.