Anggota PDI Perjuangan Gembong Warsono dongkol dengan Darwis.
"Pak Darwis jangan bilang 'ya sudah coret saja', bapak menganggarkan harus mempertanggungjawabkan. Bukan karena disini bapak dapat tekanan 'kalau mau coret ya coret saja'. Nggak etis itu," kata Gembong.
"Kalau caranya gitu dia tidak mampu mempertanggungjawabkan apa yang diusulkan. Pejabat seperti ini jadi catatan tersendiri pak sekda (Saefullah)," Gembong berkata lagi.
William angkat suara. Dia minta lagi, anggaran hibah dicoret.
Wakil Ketua DPRD Jakarta Triwisaksana yang ikut memimpin rapat bada anggaran pasrah dengan forum.
Proposal empat senator dana hibah
Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Jakarta Michael Rolandi mengungkap awal mula dana hibah. Dana itu diusulkan anggota DPD perwakilan Jakarta. Mereka adalah Fahira Idris, AM Fatwa, Dailami Firdaus, dan Abdul Azis Khafia. Mereka mengajukan proposal ke pemerintah Jakarta.
Rolandi juga menjelakan untuk apa dana itu diusulkan.
"Terkait keempat senator kita disana mengabiskan rekapitulasi rencana kegiatan tahun 2018, yaitu pertama untuk diskusi interaktif anti miras dan narkoba dikalangan remaja sebesar Rp389 juta untuk empat kali pertemuan," kata Michael.
Kemudian anggaran untuk acara kesenian dan kebudayaan sebesar Rp232 juta, untuk diskusi publik menuju Jakarta baru untuk empat kali pertemuan Rp662 juta, pelatihan perkembangan diri pada remaja dan peran orangtua Rp473 juta, bertemu warga sebanyak sembilan kali Rp641 juta.
Pembuatan laporan kegiatan Rp30 juta, biaya konsumsi publik Rp50 juta. Jika ditotalkan anggaran dalam proposal tersebut sebesar Rp2,5 miliar. Namun setelah dievaluasi di tingkat Kesbangpol dikurangi menjadi Rp1,5 miliar.
Sani kembali angkat suara. Dia mengatakan usulan dana hibah Rp1,5 untuk DPD Provinsi Jakarta dicoret.
"Kita drop (hapuskan), nanti diperbaiki lagi pengajuannya. Untuk DPD sudah ya," kata Sani.
