Harus Ada Tokoh Senior yang Bikin DPR dan Menteri Rini Akur Lagi

Siswanto Suara.Com
Kamis, 30 November 2017 | 06:20 WIB
Harus Ada Tokoh Senior yang Bikin DPR dan Menteri Rini Akur Lagi
Menteri BUMN Rini Soemarno didampingi sejumlah Direktur Utama dan Dirjen BUMN, saat memberikan keterangan pers terkait kondisi kinerja BUMN dan wacana lembaga 'super holding', di Jakarta, Senin (25/7/2016). [Suara.com/Kurniawan Mas'ud]

Suara.com - Sampai hari ini, hubungan Menteri BUMN Rini Soemarno dan DPR, khususnya Komisi VI, tidak harmonis. Dia dilarang mengikuti rapat kerja di Parlemen sejak tahun 2015.

Analis politik dari Indonesia Public Institute Jerry Massie mengatakan, "Ini berarti ada political interest, harusnya disini Menteri Rini harus terus berusaha membuka komunikasi yang baik dengan Komisi VI sebagai mitra kerja."

"Kalau di luar, contohnya AS, sikap open minded mereka pantas ditiru. Mereka bisa bedakan mana kepentingan publik, mana kepentingan individu dan kelompok serta partai," Massie  menambahkan. 

Kalau putus komunikasi, kata Massie, otomatis DPR sebagai lembaga yang mengatur sisi budgeting, controlling dan legislasi menjadi pincang. 

Menurut Massie  sikap egoisme politik harus dibuang jauh. Kalau halangan fisikal dan mekanikal dalam dunia komunikasi putus, paling tidak kerugiannya di policy (kebijakan).

"Harusnya mereka helping each others (saling membantu) agar jalan sesuai yang diharapkan," kata Massie  kepada Suara.com.

Di berbagai kesempatan, Rini mengatakan sebenarnya dia berharap hubungan dengan Parlemen kembali harmonis. Tetapi, entah kenapa hanya bertepuk sebelah tangan.

"Tapi beberapa waktu lalu pihak Kementerian BUMN mau membuka komunikasi dengan DPR, namun entah kenapa masih mandek," kata Massie.

Menurut Massie harapan Rini untuk mengembalikan hubungan itu seharusnya ditangkap DPR, khususnya fraksi-fraksi partai pendukung pemerintah.

Dalam kebekuan komunikasi seperti sekarang, kata Jerry, harus ada orang di DPR dan BUMN duduk satu meja untuk memediasi.

"Kalau tidak, maka ini bisa menjadi momok bagi kedua lembaga ini," kata Massie.

"Memang ketika DPR tak dilibatkan saat pemindahan aset ini menjadi hal yang buruk. Harusnya jangan ada mismatch (salah paham), miscommunication (salah komunikasi), misunderstanding (salah mengerti) jangan ada lagi."

Siapa orang yang bisa berperan sebagai mediator?

"Ini harus senior di DPR atau mantan ketua DPR dan juga mantan Menteri BUMN. Dan juga ketua Komisi VI. Yang lebih senior biar "trusting" lebih kuat," kata dia.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Berapa Life Path Number Kamu? Hitung Sekarang dan Lihat Rahasia Kepribadianmu
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 15 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Materi Teks Informasi Lengkap Kunci Jawaban
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Cek Seberapa Sehat Jam Tidurmu Selama Bulan Puasa?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika Kelas 6 SD Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kamu Paling Cocok Jadi Takjil Apa saat Buka Puasa?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis: Jajal Seberapa Jawamu Lewat Tebak Kosakata Jatuh
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tebak Jokes Bapak-bapak, Cek Seberapa Lucu Kamu?
Ikuti Kuisnya ➔
×
Zoomed

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI