Suara.com - Dosen FISIP Universitas Al Azhar Zaenal A Budiyono menilai, Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi yang mendadak menyatakan dukungan kepada Jokowi sebagai bakal capres Pilpres 2019 adalah tidak beretika.
Menurutnya, dukungan TGB kepada Presiden Joko Widodo sebagai bakal capres petahana dilakukan sesuai prosedur.
Zaenal menjelaskan, TGB merupakan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat. Dengan statusnya sebagai orang partai, seharusnya TGB lebih dulu meminta izin kepada Demokrat.
"Kalau punya posisi tinggi di partai, ada etika yang harus dilakukan. Misalnya TGB bilang ke Ketua Umum Demokrat SBY, ’pak saya ingin mundur untuk mendukung Jokowi’, begitu,” kata Zaenal dalam diskusi bertajuk ”Sebulan Jelang Pendaftaran Capres: Koalisi (Bukan) Harga Mati?” di Pulau Dua Restaurant, Jakarta Pusat, Selasa (10/7/2018).
Dengan begitu, menurut Zaenal, TGB akan terhindar dari sanksi yang nantinya akan dibahas dalam Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Selain itu, TGB tidak membuat Partai Demokrat seolah menjadi kecil.
"Mungkin kalau prosedur itu dilalui akan lebih halus. Kalau sekarang tidak, kesannya mendadak dan Demokrat akhirnya bereaksi. Ada keguncangan di Demokrat," katanya.
Namun, Zaenal meyakini TGB sudah memikirkan risiko-risiko yang akan dihadapinya setelah mendukung Jokowi.
"Saya rasa risikonya sudah dihitung oleh TGB, apakah dia termasuk akan diberi sanksi atau tidak,” pungkasnya.
Baca Juga: Diwarnai Hujan Kartu, Sriwijaya dan Persija Berbagi Poin
