Suara.com - Polisi tak menggunakan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait penetapan tersangka Robertus Robet dalam kasus dugaan penghinaan terhadap insititusi TNI. Alasan polisi tak menggunakan UU ITE karena Robet dianggap tak memviralkan rekaman video saat menyanyikan lagu Mars ABRI ke media sosial.
"UU ITE tidak diterapkan kepada yang bersangkutan (Robertus Robet) karena tidak memviralkan. yang memviralkan orang lain," kata Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Kamis (7/3/2019).
Dalam kasus ini, polisi juga tak mewajibkan agar Robet menjalani wajib lapor setelah menyandang status tersangka. Dia menyampaikan, alasan itu karena ancaman hukuman pidana terkait Pasal 207 KUHP yang dijeratkan kepada Robet di bawah dua tahun penjara. Robet dijerat pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia.
"Saya luruskan lagi, Yang bersangkutan tidak dikenakan wajib lapor. Nanti beda lagi presepsinya, Memang ditetapkan tersangka ya karena (Pasal) 207 (KUHP) tidak dilakukan penahanan," kata dia.
Meski urung ditahan, polisi kemungkinan akan kembali memanggik Robet untuk diperiksa sebagai tersangka. Namun, Dedi belum bisa menjelaskan kapan rencana pemeriksaan terhadap Robet itu dilakukan. Dia hanya menjelaskan agenda pemeriksaan tersebut untuk melengkapi berkas kasus tersebut.
Sebelumnya, Robertus Robet ditangkap polisi di kediamannya pada Kamis (7/3/2019) 00.30 WIB. Dia ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian terhadap institusi TNI saat aksi Kamisan di depan Istana 28 Februari 2019 lalu.
Dalam aksi Kamisan ke-576 itu, Robertus Robet dituduh telah menghina TNI melalui video yang belakangan viral. Dalam video itu, Robet diduga menyanyi dengan memelesetkan lagu Mars Angkatan Bersenjata atau Mars ABRI yang pernah populer di kalangan aktivis dan mahasiswa saat mantan Presiden Soeharto masih berkuasa.
Baca Juga: Aktivitas Vulkanik Meningkat, Warga Hidupkan Ronda Merapi
