Suara.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mengkritik pemindahan ibu kota, yang belakangan ini santer diperbincangkan.
Tampaknya bagi Fahri Hamzah, langkah yang diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu tidak tepat.
Dalam pernyataannya, Fahri Hamzah menilai bahwa pemindahan ibu kota bermanfaat untuk pejabat, tetapi tidak untuk rakyat.
Dirinya beranggapan, setelah ibu kota dipindah, rakyat di Jakarta seakan dibiarkan tetap menderita dengan kondisi kota yang sudah tidak sehat.
"Jakarta banjir... Pejabat mau pindah...
Jakarta akan gempa... Pejabat mau cari aman...
Jakarta macet... Biar rakyat aja yg macet... Pejabat mau ngebut...
Udara Jakarta kotor... Biar rakyat keracunan... Pejabat mau udara segar...
Air JAKARTA Kotor... Ampuuuunnnn..." kicau @fahrihamzah, Selasa (27/8/2019).
Fahri Hamzah menambahkan, relokasi ibu kota ini bukanlah kepentingan untuk seluruh masyarakat Indonesia, melainkan beberapa orang saja.
"Pemindahan ibu kota terdengar tidak enak... Terkesan sebagai agenda segelintir orang... Bukan kepentingan nasional..." ungkapnya.
Ia kemudian menyoroti daerah-daerah Indonesia di bagian timur, yang menurutnya masih miskin, sehingga membutuhkan lebih banyak perhatian.
Dirinya mengusulkan supaya daerah-daerah tersebut, termasuk Papua, diberi kewenangan mengelola pemerintahannya sendiri.
Bagi Fahri Hamzah, itu adalah contoh kepentingan nasional untuk keadilan yang merata, bukannya memindahkan ibu kota.
"Kalau kepentingan nasional adalah keadilan sosial maka daerah-daerah miskin di timur Indonesia termasuk Papua lebih memerlukan perhatian. Masalahnya daerah perlu pemekaran... perlu kewenangan mengelola diri dan otonomi yang besar... tapi 5 tahun ini di-moratorium..." tutupnya.
Jokowi memutuskan ibu kota negara pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ada lima alasan ibu kota negara pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
Pertama, risiko bencana sangat minimal, terutama dari banjir, tsunami, kebakaran hutan, dan gempa bumi. Kedua, kondisi di tengah-tengah Indonesia. Selain itu, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara berdekatan dengan kota-kota yang berkembang, terutama Balikpapan.
Jokowi juga menjelaskan, negara menyiapkan 180 ribu hektar di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
"Infrastruktur juga lengkap," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).
TERPOPULER
