Suara.com - Persatuan Alumni (PA) 212 menyatakan menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Mereka bahkan ingin inisator atau pencetus RUU ini ditangkap.
Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif mengatakan tak ingin RUU HIP sekadar dirombak atau diganti nama. Ia meminta RUU HIP dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) agar tak lagi dibahas.
"Oleh karenanya bagi kami tetap akan terus berjuang sampai RUU dicabut dan dibatalkan dari Prolegnas," ujar Slamet usai upacara bertajuk Apel Siaga Ganyang Komunis, di Lapangan Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (5/7/2020).
Ia menganggap RUU HIP hanya memecah belah anak bangsa karena membuka potensi bangkitnya komunis. Karena itu ia meminta agar inisiatornya diproses hukum dengan segera.
"Tuntutan kami bahwa RUU HIP dicabut, dibatalkan, bukan diganti judul, bukan ditunda, dan inisiatornya harus segera diproses secara hukum," jelasnya.
Di tempat yang sama, Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis menyatakan hal yang sama. Ia mengaku sudah menyampaikan saat aksi unjuk rasa pihaknya beberapa waktu lalu agar inisiator RUU HIP ditangkap.
"Kita sudah menyampaikan supaya inisator ditangkap dan ditegakkan hukum," pungkasnya.
Aksi 212 Jilid II
Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta ikut meminta agar Rancangan Undang-undang RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) segera dibatalkan. Jika tidak Demo 212 jilid II akan kembali terjadi.
MUI DKI menyatakan 80 persen umat Islam akan turun ke jalan. Ketua MUI DKI Munahar Muchtar mengatakan RUU HIP berpotensi membuat komunis bangkit. Padahal, kata Munahar, MUI sampai tingkat nasional sudah mengeluarkan maklumat bahaya laten komunis.
"Pimpinan MUI, baik Provinsi DKI Jakarta pimpinan seluruh Indonesia, yang memang kita sudah keluarkan maklumat bahaya laten komunis," kata Munahar, Minggu (5/7/2020).
Hal ini disampaikan Munahar dalam upacara bertajuk Apel Siaga Ganyang Komunis, di Lapangan Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Upacara ini dihadiri berbagai elemen seperti Persaudaraan Alumni atau PA 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF), hingga Barisan Jawara dan Pengacara (Bang Japar).
Karena itu, MUI DKI disebutnya sudah meminta agar RUU HIP dibatalkan dan tak lagi dibahas. Namun jika masih dilanjutkan, maka ia menyatakan akan menggelar unjuk rasa sebagai bentuk protes.
Tak tanggung-tanggung, massa yang akan diturunkan disebutnya berjumlah 80 persen dari umat islam. Namun tak disebutkan umat islam di mana yang dimaksud Munahar.
"Kita akan melaksanakan besar-besaran, 80 persen umat islam akan turun. Kalau ini terjadi akan terjadi 212 jilid 2 bahkan lebih besar," jelasnya.
TERPOPULER
