Media Asing Sebut Menkes Terawan Bertanggung Jawab atas Krisis Covid-19

Suara.com - Media asing menyoroti Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas krisis akibat Covid-19 di Indonesia.

Menyadur Asia Times, Rabu (23/9/2020) media asing menyebutkan "Tidak jelas bagi banyak orang Indonesia mengapa Presiden Joko Widodo tetap percaya pada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dokter militer yang pada awalnya berusaha untuk meremehkan ancaman virus corona dan sejak itu menghilang dalam tindakan memerangi pandemi."

Keputusan Presiden tersebut dinilai semakin membingungkan mengingat Kementerian Kesehatan adalah rumah bagi kelompok virus terbesar di ibu kota dengan 252 kasus yang dikonfirmasi, diikuti oleh Kementerian Perhubungan (175), Komisi Anti-Korupsi (106) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan ( 89), menurut data Pemprov DKI Jakarta.

Meskipun setidaknya 107 dokter dan 74 perawat meninggal karena Covid-19, infeksi Kementerian Kesehatan semuanya terjadi di kalangan birokrat di kantor pusat kementerian di Kuningan, Jakarta dan tampaknya menunjukkan bahwa pemerintah tidak mempraktikkan apa yang diberitakannya.

Padahal, kementerian dan lembaga negara mengisi 12 dari 20 cluster teratas di Jakarta. Sisanya adalah dua masjid di pinggiran kota, sebuah gereja dan seminari Katolik yang tidak terkait,dan PT Samudera, perusahaan pelayaran terbesar di Indonesia.

Asia Times juga menyoroti banyaknya pejabat Indonesia yang sudah terpapar Covid-19. Sekretaris Pemerintah Kota Jakarta Saefullah meninggal karena Covid-19 pekan lalu, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, yang sedang mempersiapkan pilkada, sedang menjalani perawatan.

Sebelumnya ada Menteri Perhubungan Budi Karya, yang beruntung selamat dari penyakit yang sejauh ini telah menewaskan 9.600 orang dan menginfeksi lebih dari 244.700, kebanyakan dari mereka di pulau Jawa yang berpenduduk padat di mana jarak sosial sulit untuk dilaksanakan.

Jumlah penularan harian mencapai angka 4.000 untuk pertama kalinya pada 19 September, hanya beberapa hari setelah Gubernur Jakarta Anies Baswedan memperkenalkan PSBB transisi dalam upaya untuk menahan lonjakan kasus.

Sementara kesalahan pasti jatuh pada pemerintah, sebagian besar disebabkan oleh kurangnya disiplin di antara para pekerja yang tidak memakai masker atau mengambil tindakan pencegahan lain di ruangan kantor ber-AC, di mana virus diketahui menyebar lebih cepat.

Dalam beberapa hari terakhir, pemerintah telah menerjunkan militer sebagai tenaga tambahan untuk memperkuat 50.000 petugas polisi yang dikerahkan di kota Jakarta untuk memaksa orang-orang mematuhi protokol kesehatan, termasuk pemakaian masker dan menjaga jarak secara fisik.

Media asing tersebut juga menyebutkan penularan Covid-19 di lingkungan perkantoran baik BUMN maupun swasta karena aturan bekerja dari rumah dilonggarkan.

Satu kantor kecil di Jakarta milik sebuah perusahaan minyak dan gas hancur oleh penyakit tersebut, CEO untuk Indonesia dan wakilnya di Australia meninggal dalam beberapa hari dan tujuh dari 19 staf dinyatakan positif Covid-19.

Tiga karyawan perusahaan pelayaran Samudera menghitung meninggal karena Covid-19, tetapi sebagian besar dari 51 pekerja lain yang tertular virus telah dinyatakan sembuh, menurut Shanti Poesposoetjipto, ketua dewan komisaris perusahaan.

Samudera memiliki lebih dari 6.000 karyawan yang tersebar di 64 lokasi di Indonesia dan 58 kantor dan lokasi lainnya di 27 negara, memberikan tantangan yang lebih besar daripada kebanyakan perusahaan Indonesia.

Asia Times menyebutkan Menteri Kesehatan sejak awal menjadi sumber kontroversi. Ketika pertama kali dilantik menjadi kabinet periode kedua Jokowi Oktober lalu, Ikatakan Dokter Indonesia (IDI) memperingatkan bahwa ia sedang dalam pemeriksaan karena pelanggaran etika kedokteran.