Ke Kemendagri Soal Minangkabau, Fadli: Ngawur, Mana Ada Urusan sampai PBB?

Siswanto
Ke Kemendagri Soal Minangkabau, Fadli: Ngawur, Mana Ada Urusan sampai PBB?
Wakil Ketua DPR Fadli Zon. (suara.com/Dian Rosmala)

Kemendagri menekankan untuk sekarang, pemerintah sedang konsentrasi perang melawan pandemi Covid-19.

Suara.com - Menanggapi wacana perubahan nama Provinsi Sumatera Barat menjadi Minangkabau yang dilontarkan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon, Kementerian Dalam Negeri kepada media menyatakan penggantian nama daerah melewati proses yang berliku dan panjang.

Prinsip-prinsipnya mesti toponimi harus dipenuhi. Toponimin yaitu bidang keilmuan dalam linguistik yang mengulas soal asal-usul penamaan nama tempat, wilayah, atau suatu bagian lain dari permukaan bumi, termasuk yang bersifat alam yang buatan Toponimi berkaitan dengan bidang etnologi dan kebudayaan. 

Selain itu juga menyangkut penggantian dokumen-dokumen, termasuk KTP, papan nama, kop surat, juga pendaftaran ulang ke ke United Nations Group of Experts on Geographical Names, Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta biaya untuk mengurus semua prosesnya sangat mahal. Masih banyak lagi aspek yang mesti dilewati.

Sebagai usulan, apa yang dilontarkan oleh Fadli Zon sah-sah saja. Tapi Fadli Zon disarankan untuk mengkajinya secara ilmiah. Kemendagri menekankan untuk sekarang, pemerintah sedang konsentrasi perang melawan pandemi Covid-19.

Baca Juga: Fadli Zon Usul Nama Sumbar Jadi Minangkabau, Gubernur: Ini Pasti Berpolemik

Penjelasan Direktur Jenderal Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Safrizal kepada media, terutama penggantian nama daerah mesti daftar ulang ke PBB, dinilai Fadli Zon tidak tepat. Menurut dia, prosesnya bisa tak perlu sejauh itu.  

"Komentar Dirjen Kemendagri ini ngawur. Mana ada urusan sampai PBB? Cukup UU dan itu sebenarnya mudah saja," kata dia, Jumat (25/9/2020).

Mengenai polemik yang muncul setelah wacana tersebut bergulir, Kamis (24/9/2020), Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai apa yang dilontarkan Fadli Zon tidak terlepas dari karakteristik daerah. 

"Ya menurut saya segala macam usulan itu sah-sah saja. Apalagi ini kan soal juga karakteristik daerah ya bukan kita ngomong soal kedaerahan tapi kan ada ciri khas daerah dan ini bukan hal yang baru," kata Dasco di DPR.

Dalam forum group discussion yang berlangsung beberapa waktu yang lalu, usulan mengganti nama Sumatera Barat menjadi Minangkabauh pernah mencuat.

Baca Juga: Di PBB Besok, Gus Yahya Presentasi Soal Prakarsa Agama-agama Ibrahimiyah

"Namun kembali lagi nanti perubahan nama seperti ini juga harus memiliki kajian yang mendalam untuk kemanfaatan daerah itu khususnya. Lalu kemudian disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini," kata Dasco.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS