Infografis
Apalagi aparat penegak hukum ini diberikan kewenangan melakukan supervisi dan koordinasi yang tercantum dalam UUU.
Dalam kasus ini KPK yang terlebih dahulu menerbitkan surat perintah supervisi perkara Pinangki di Kejaksaan Agung pada 4 September 2020.
"Semestinya, setiap tahapan penanganan perkara itu, Kejaksaan Agung harus berkoordinasi dengan KPK. Namun, pada tanggal 15 September 2020 Kejaksaan Agung langsung melimpahkan berkas perkara Pinangki Sirna Malasari ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. ICW menduga kuat Kejaksaan Agung tidak atau belum berkoordinasi dengan KPK ihwal pelimpahan itu," ujar Kurnia.
Dari paparan di atas, ICW menganggao tiga penyidik Kejaksaan Agung itu telah melanggar Pasal 5 huruf a Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.
Maka itu ICW meminta Komjak agar menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran etik itu.
"Jika nantinya laporan ini terbukti benar, dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap para penyidik, maka ICW mendesak Komisi Kejaksaan agar merekomendasikan kepada Kejaksaan Agung untuk memberi sanksi tegas terhadap para penyidik," tutup Kurnia.
