Ahli: Permainan Lobster Ada Dari Dulu, Baru Berhenti saat Susi Jadi Menteri

Dany Garjito

Rabu, 25 November 2020 | 14:20 WIB
Ahli: Permainan Lobster Ada Dari Dulu, Baru Berhenti saat Susi Jadi Menteri
Ilustrasi Susi Pudjiastuti. (Suara.com/Ema Rohima)

Suara.com - Pakar hukum Asep Iwan Iriawan buka suara soal Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap KPK. Asep mengatakan bahwa 'permainan' lobster ini sudah terjadi sejak lama, dan sempat berhenti saat Susi Pudjiastuti jadi menteri.

Hal tersebut dikatakan Asep Iwan Iriawan saat diwawancara dalam program 'BREAKING NEWS - Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK' yang tayang di Kompas TV, Rabu (25/11/2020).

Menurut Asep Iwan Iriawan, kasus ekspor lobster sebenarnya bukan terjadi saat ini saja. Karena memang ekspor benih lobster ini memiliki nilai yang besar.

"Masalah lobster ini bukan hanya saat ini, sebelumnya juga dibicarakan, kebijakan-kebijakan yang dulu Bu Susi dan yang sekarang, itu ada 'permainan-permainan' yang nilainya sangat besar. Jadi ketika KPK 'mengintip' dengan izin Dewan Pengawas tidak aneh bagi saya, karena itu nilainya sangat besar," kata Asep Iwan Iriawan.

'Permainan' lobster sempat berhenti saat Susi Pudjiastuti jadi menteri

Lebih lanjut, Asep Iwan Iriawan mengatakan bahwa 'permainan' lobster ini sudah terjadi sejak lama, dan sempat berhenti saat Susi Pudjiastuti jadi menteri.

"Bermainnya pengusaha dan penguasa di cerita lobster ini tidak saat ini, tapi yang lalu. Bahkan bertahun-tahun yang lalu ketika mengajar di Lemhanas sudah saya katakan kejahatan di laut ini, bagaimana permainan ini, dan ini berlanjut, berhenti itu ketika menterinya Susi," ungkap pakar hukum ini.

Menurut Asep, usai Susi Pudjiastuti tidak menjabat lagi, 'permainan' ini berulang kembali.

"Setelah Susi, permainan ini berulang, dan ini sudah jadi bahan gossip di kalangan mereka itu sudah saling tahu, kalau sampai di KPK ya kalau kata anak sekarang ya kegeplah dia," kata Asep Iwan Iriawan blak-blakan.

baca juga

Menteri yang 'teriak' dengan dalilnya soal ekspor lobster memang mencurigakan

Pakar hukum ini pun mengatakan bahwa menteri yang 'teriak' dengan dalilnya soal ekspor lobster memang mencurigakan.

"Cuma mengerikan kalau setingkat menteri yang teriak-teriak kemarin dengan dalilnya bagaimana ekspor impor tentang lobster ya itu orang juga mencurigakan, apalagi di majalah tertentu itu dimuat (Tempo) bagaimana permainan-permainan itu terjadi sehingga wajar kalau KPK menangkap," ujar Asep Iwan Iriawan.

Pakar hukum ini pun berharap KPK membuka kasus ini seterang-terangnya.

"Cuma saya salut semoga timbul kepercayaan masyarakat kepada KPK, dan ketika KPK mendapat kepercayaan dari masyarakat semoga bisa dibuka seterang-terangnya," kata Asep Iwan Iriawan.

"Yang lebih penting lagi, saya pikir ini keberanian KPK yang ditunjukkan kepada publik tanpa pandang bulu siapapun, dan saya kira presiden harus terang benderang membuka bahwa menterinya terlibat korupsi, dan ini fatal sekali," imbuh Asep.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Bertemu Dony Oskaria, KPK Minta Pejabat BUMN Bandel Tak Lapor LHKPN Disanksi

Bertemu Dony Oskaria, KPK Minta Pejabat BUMN Bandel Tak Lapor LHKPN Disanksi

News | Senin, 29 Juni 2026 | 19:43 WIB

Eksepsi Ditolak, Sidang Korupsi Bupati Pati Nonaktif Sudewo Berlanjut

Eksepsi Ditolak, Sidang Korupsi Bupati Pati Nonaktif Sudewo Berlanjut

Foto | Senin, 29 Juni 2026 | 18:17 WIB

Harga Gas Industri Turun untuk Cegah PHK, Bahlil: Instruksi Presiden Prabowo

Harga Gas Industri Turun untuk Cegah PHK, Bahlil: Instruksi Presiden Prabowo

Bisnis | Senin, 29 Juni 2026 | 18:08 WIB

Mentan Mau Ekspor Beras ke Singapura, Meski Harga di Indonesia Terus Naik

Mentan Mau Ekspor Beras ke Singapura, Meski Harga di Indonesia Terus Naik

Bisnis | Senin, 29 Juni 2026 | 17:54 WIB

Danantara Minta KPK Kawal Ketat Proyek Hilirisasi, Pastikan BUMN Bersih

Danantara Minta KPK Kawal Ketat Proyek Hilirisasi, Pastikan BUMN Bersih

News | Senin, 29 Juni 2026 | 17:31 WIB

Purbaya Mulai Kaji Anggaran Pemerintah untuk Kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun

Purbaya Mulai Kaji Anggaran Pemerintah untuk Kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun

Bisnis | Senin, 29 Juni 2026 | 17:02 WIB

KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Baru di Kasus Imigrasi Silmy Karim

KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Baru di Kasus Imigrasi Silmy Karim

News | Senin, 29 Juni 2026 | 15:22 WIB

Ini Alasan Purbaya Ngotot Cari Utang lewat Panda Bond China

Ini Alasan Purbaya Ngotot Cari Utang lewat Panda Bond China

Bisnis | Senin, 29 Juni 2026 | 13:44 WIB

Purbaya Endus Pegawai DJP Kongkalikong dengan Pengusaha soal Restitusi Pajak

Purbaya Endus Pegawai DJP Kongkalikong dengan Pengusaha soal Restitusi Pajak

Bisnis | Senin, 29 Juni 2026 | 13:22 WIB

Korupsi di Era Modern: Memburu Koruptor yang Tak Pernah Menyentuh Uang

Korupsi di Era Modern: Memburu Koruptor yang Tak Pernah Menyentuh Uang

Your Say | Senin, 29 Juni 2026 | 12:17 WIB

Terkini

Taruna Akmil akan Dampingi Siswa Sekolah Rakyat Belajar Mandiri di Asrama Selama 5 Hari

Taruna Akmil akan Dampingi Siswa Sekolah Rakyat Belajar Mandiri di Asrama Selama 5 Hari

News | Senin, 29 Juni 2026 | 23:37 WIB

Tak Lagi 'Macan Ompong', RUU HAM Beri Komnas HAM Kewenangan Penyidikan

Tak Lagi 'Macan Ompong', RUU HAM Beri Komnas HAM Kewenangan Penyidikan

News | Senin, 29 Juni 2026 | 21:35 WIB

Menuju Kota Global, Jakarta Kejar Target Bebas Buang Air Sembarangan

Menuju Kota Global, Jakarta Kejar Target Bebas Buang Air Sembarangan

News | Senin, 29 Juni 2026 | 20:44 WIB

Jangan Terkecoh! Pendakian Gunung Merapi Masih Ditutup, Abaikan Ajakan di Medsos

Jangan Terkecoh! Pendakian Gunung Merapi Masih Ditutup, Abaikan Ajakan di Medsos

News | Senin, 29 Juni 2026 | 20:41 WIB

Jadi Otak Penyekapan, Bos Percetakan di Senen Perintahkan Anak Buah Pasung Kaki Korban

Jadi Otak Penyekapan, Bos Percetakan di Senen Perintahkan Anak Buah Pasung Kaki Korban

News | Senin, 29 Juni 2026 | 20:22 WIB

Bertemu Dony Oskaria, KPK Minta Pejabat BUMN Bandel Tak Lapor LHKPN Disanksi

Bertemu Dony Oskaria, KPK Minta Pejabat BUMN Bandel Tak Lapor LHKPN Disanksi

News | Senin, 29 Juni 2026 | 19:43 WIB

Gelar Budaya Jokowi Disorot, Dinilai Jadi 'Senjata' Politik Incar Masyarakat Paternalistik

Gelar Budaya Jokowi Disorot, Dinilai Jadi 'Senjata' Politik Incar Masyarakat Paternalistik

News | Senin, 29 Juni 2026 | 19:36 WIB

Satu Tahun Menuju 5 Abad, Apakah Jakarta Sudah Layak Kota Global?

Satu Tahun Menuju 5 Abad, Apakah Jakarta Sudah Layak Kota Global?

News | Senin, 29 Juni 2026 | 19:24 WIB

Sekjen Golkar: Pasar Tak akan Goyang Hanya Karena Gaya Pidato Prabowo

Sekjen Golkar: Pasar Tak akan Goyang Hanya Karena Gaya Pidato Prabowo

News | Senin, 29 Juni 2026 | 19:10 WIB

Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis

Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis

News | Senin, 29 Juni 2026 | 19:04 WIB

×