Jokowi Dinilai Ahli Lip Service soal Korupsi: Harusnya Ada Tindakan Baru

Reza Gunadha | Hernawan | Suara.com

Senin, 07 Desember 2020 | 10:06 WIB
Jokowi Dinilai Ahli Lip Service soal Korupsi: Harusnya Ada Tindakan Baru
Presiden Jokowi menanggapi penetapan Menteri Sosial sebagai tersangka korupsi Bansos di Istana Kepresidenan Bogor, 6 Desember 2020 / [Foto: Sekretariat Presiden]

Suara.com - Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun menyebut Presiden Jokowi terkesan hanya lip service semata saat menyampaikan pernyataan soal kasus tersandungnya Mensos Juliari Batubara sebagai tersangka kasus suap bansos Covid-19.

Refly Harun mengatakan, pernyataan Jokowi hanya bersifat normatif tanpa ada upaya atau tindakan baru untuk bersama-bersama memerangi korupsi itu.

"Jokowi tidak akan lindungi koruptor, ya pasti aja. Karena gak mungkin dia bilang pertahankan menteri saya, apalagi dari partai yang sama," ujarnya dikutip Suara.com dari tayangan dalam kanal YouTube Refly Harun, Senin (7/12/2020).

"Gak bisa gitu. Pasti dia akan mengatakan hal-hal normatif. Saya akan biarkan KPK bekerja profesional dan sebagainya," imbuh Refly Harun.

Refly Harun Soal Korupsi Mensos Juliari Batubara (YouTube/ReflyHarun).
Refly Harun Soal Korupsi Mensos Juliari Batubara (YouTube/ReflyHarun).

Kemudian, Refly Harun merasa sejak awal publik meragukan pemerintah dalam hal memerangi korupsi. Padahal, menurut dia korupsi sudah semakin merajalela dan seharusnya segera ditindaklanjuti secara lebih serius lagi.

Oleh sebab itu, Refly Harun mendesak agar sisa 4 tahun Jokowi, orang nomor 1 di Indonesia tersebut lebih serius dalam penidakan kasus korupsi.

"Saya merasa korupsi luar biasa dan meminta keseriusan presiden untuk memerangi korupsi. Bisa gak sih sisa 4 tahun Jokowi serius dalam penindakan korupsi," ucap dia.

Merespons pernyataan Jokowi, Refly Harun menilai itu hanya normatif belaka. Sebab seharusnya dia bisa menggebraknya dengan membuat sikap lebih baik.

"Pernyataan Jokowi normatif, harusnya dia mengatakan 'saat ini saya akan pimpin langsung pemberantasan korupsi. Saya tau ada pembagian tugas diantara konstitusi negara, tapi saya pastikan saya pimpin sendiri pemberantasan korupsi dari hulu sampai hilir'," kata Refly Harun.

"Di hulu itu pencegahan, pimpin semua birokrasi untuk pencegahan korupsi misal dengan gerakan anti korupsi. Di sektor hilir silakan penegak hukum memprotesnya profesional dan Jokowi terus menyediakan fasilitas sebaiknya," tukasnya menambahkan.

Menurut Refly Harun, seharusnya pernyataan seperti itu yang muncul dari mulut Jokowi sehingga tidak lip service saja.

Pernyataan Jokowi soal korupsi Mensos Juliari Batubara dinilai Refly Harun mengesankan pemerintah tidak ada tindakan baru.

"Harusnya [pernyataan Jokowi] begitu sehingga ada keyakinan Jokowi tidak lip service. Kalau itu [pernyataan Jokowi] terkesan mengeluarkan pernyataan lama, tapi tidak ada tindakan baru," Refly Harun.

Sebelumnya, Mensos Juliari Batubara diduga mendapatkan jatah atau fee sebesar Rp 10 ribu per paket bansos.

Dari program bansos Covid-19, Juliari dan beberapa pegawai Kementerian Sosial mendapatkan Rp 17 miliar. Sebanyak Rp 8,1 miliar diduga telah mengalir ke kantong politisi PDI Perjuangan itu.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Viral Video Bajaj Bajuri Singgung Presiden Hukum Mati Koruptor Dana Bencana

Viral Video Bajaj Bajuri Singgung Presiden Hukum Mati Koruptor Dana Bencana

News | Senin, 07 Desember 2020 | 07:23 WIB

Korupsi Bansos COVID, Apa Megawati Komentar Soal Comberan Seperti Prabowo?

Korupsi Bansos COVID, Apa Megawati Komentar Soal Comberan Seperti Prabowo?

Jakarta | Senin, 07 Desember 2020 | 07:20 WIB

Korupsi Mensos Juliari, Rocky Gerung: Partai Wong Cilik Rampok Hak Cilik

Korupsi Mensos Juliari, Rocky Gerung: Partai Wong Cilik Rampok Hak Cilik

Jakarta | Senin, 07 Desember 2020 | 07:05 WIB

Terkini

Cari Keadilan! Keluarga Korban Kekerasan TNI Serahkan Kesimpulan Gugatan UU Peradilan Militer ke MK

Cari Keadilan! Keluarga Korban Kekerasan TNI Serahkan Kesimpulan Gugatan UU Peradilan Militer ke MK

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 15:57 WIB

Orang Dekat Bobby Nasution Diperiksa KPK dalam Kasus Dugaan Suap Proyek PUPR Sumut

Orang Dekat Bobby Nasution Diperiksa KPK dalam Kasus Dugaan Suap Proyek PUPR Sumut

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 15:51 WIB

Kemendagri Perluas Pemanfaatan IKD, Ratusan Ribu Warga Akses Layanan Tanpa Fotokopi KTP

Kemendagri Perluas Pemanfaatan IKD, Ratusan Ribu Warga Akses Layanan Tanpa Fotokopi KTP

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 15:48 WIB

Berapa Harga Tiket Kapal Pesiar MV Hondius? Liburan Mewah Berujung Infeksi Hantavirus Mematikan

Berapa Harga Tiket Kapal Pesiar MV Hondius? Liburan Mewah Berujung Infeksi Hantavirus Mematikan

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 15:35 WIB

Membedah Pola Pikir Anggota BAIS TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus

Membedah Pola Pikir Anggota BAIS TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 15:28 WIB

Terdakwa Kasus Pemerasan K3 Klaim Dapat Surat Kaleng, Apa Isinya?

Terdakwa Kasus Pemerasan K3 Klaim Dapat Surat Kaleng, Apa Isinya?

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 15:12 WIB

Kapolri Bakal Lakukan Revisi Perkap Hingga Perpol Usai Terbitnya Rekomendasi KPRP

Kapolri Bakal Lakukan Revisi Perkap Hingga Perpol Usai Terbitnya Rekomendasi KPRP

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 15:05 WIB

Sidang Kasus Andrie Yunus, Eks Kepala BAIS: Kalau Dipaksa ke Peradilan Umum Bisa Berujung Impunitas

Sidang Kasus Andrie Yunus, Eks Kepala BAIS: Kalau Dipaksa ke Peradilan Umum Bisa Berujung Impunitas

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 14:45 WIB

3 Bos KoinWorks Dijebloskan ke Bui, Skandal Korupsi Kredit Rp 600 Miliar

3 Bos KoinWorks Dijebloskan ke Bui, Skandal Korupsi Kredit Rp 600 Miliar

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 14:45 WIB

Soal Ketimpangan Personel Polri, Kapolri: Ada yang Harus Dirampingkan dan Diperkuat

Soal Ketimpangan Personel Polri, Kapolri: Ada yang Harus Dirampingkan dan Diperkuat

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 14:40 WIB