Kantor Staf Presiden Hargai Gelombang Penolakan Promosi Pernikahan Anak

Suara.com - Kantor Staf Presiden menghargai sikap penolakan masyarakat terhadap promosi yang dilakukan oleh salah satu wedding organizer untuk mendorong pernikahan anak usia 12 tahun sampai 21 tahun. 

Perlindungan terhadap hak anak merupakan agenda prioritas Presiden Joko Widodo untuk mempersiapkan manusia Indonesia unggul dan berkualitas untuk meraih Indonesia emas pada 2045, kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Siti Ruhaini Dzuhayatin, kepada Suara.com, Kamis (11/2/2021).

Ruhaini menambahkan perhatian seksama Presiden terhadap hak dan tumbuh kembang anak dikuatkan pula dengan kerasnya hukuman terhadap tindak pidana perkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak.

"Demikian pula, perintah beliau untuk menuntaskan kasus stunting yang dapat menghambat membangunan sumber daya sehat dan unggul tersebut," kata Ruhaini.

Ruhaini mengatakan respons negatif publik terhadap promosi pernikahan anak merupakan bentuk gerakan sosial dan kepedulian masyarakat yang semakin tinggi terhadap hak-hak anak.

Promosi pernikahan anak di bawah umur dinilai merupakan pelanggaran hukum.

"Oleh sebab itu tentu kalau ada WO yang justru melanggar UU diatur dan disepakati oleh negara ini adalah sebuah pelanggaran dan kita menginginkan siapapun mereka untuk taat kepada aturan," kata anggota Komisi VIII Maman Imanulhaq.

Dia menjelaskan, pernikahan pada pasangan yang belum matang berkaitan dengan masalah ketahanan keluarga di masa mendatang.

Pernikahan merupakan dasar kekuatan keluarga hingga keturunan dan sangat rentan jika pasangan tersebut belum matang.

"Kita tahu usia yang diatur oleh peraturan hari ini justru menentukan pada usia di mana tingkat kematangan perempuan sudah lebih teruji. Karena mereka akan menjadi madrasatul ula, menjadi sekolah pertama bagi anak-anak," kata Maman.

"Maka kita tidak mau generasi kita semakin rapuh, semakin lemah bila orang tuanya pun lemah dan rapuh."

Kepentingan membangun generasi atau keturunan yang baik merupakan tujuan.

"Kita ingin agama menguatkan keturunan yang sehat, baik. Kita ingin pernikahan itu menjadi hal yang menjadi dasar bagi kekuatan sebuah masyarakat dan peradaban," kata Maman.

Keluarga merupakan tiang negara. Tingkat kehancuran suatu negara dapat dilihat dari indikator kondisi keluarga di negara tersebut.

"Keluarga adalah tiang negara. Hancur tidak sebuahnya negara, hancur tidak sebuahnya negara itu tergantung pada titik kehancuran dari keluarga itu. Kalau keluarganya kuat maka negara akan kuat. Kalau keluarga lemah, dia akan lemah. Nah kekuatan keluarga itu akan dimulai dari pernikahan yang benar dan mengikuti aturan," kata Maman.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily ikut merespons kasus wedding organizer tersebut. Menurut Ace, polisi harus turun tangan menyelidiki apa yang selama ini telah dilakukan pengelola WO.

"Saya kira polisi harus menelusuri Aisha Weddings yang mempromosikan pernikahan di bawah umur," kata Ace.

Ace menjelaskan, promosi tersebut telah menyalahi aturan dalam UU Perlindungan Anak dan UU Perkawinan.

"Tindakan menikahkan anak di bawah umur merupakan tindakan yang melanggar hukum. Kami minta kepolisian untuk mengusut yang bersangkutan," ujar Ace.

Sejumlah kalangan ikut memprotes aktivitas promosi WO tersebut.

Promosi semacam itu dinilai telah melemahkan usaha yang digalang pemerintah untuk menurunkan angka perkawinan anak. Pernikahan dini dampaknya dinilai sangat merugikan tak hanya pada anak itu sendiri, tetapi juga keluarga dan negara.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan telah melaporkan WO tersebut ke Markas Besar Polri dan meminta dilakukan penyelidikan.

Selain KPAI, respons keras juga dilontarkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Puspayoga sampai Majelis Ulama Indonesia, sementara di media sosial sudah tak terbilang lagi berapa netizen yang mengecam.

Menteri Bintang menilai promosi semacam itu akan mempengaruhi pola pikir generasi muda.

“Promosi untuk nikah di usia muda yang dilakukan AW membuat geram KemenPPPA dan semua LSM yang aktif bergerak pada isu perlindungan anak. Tidak hanya pemerintah, tetapi masyarakat luas juga resah karena Aisha Weddings telah mempengaruhi pola pikir anak muda bahwa menikah itu mudah," kata Bintang, Rabu (10/2/2021).

Sementara itu, menurut pandangan analis dari Drone Emprit and Media Kernels Indonesia Ismail Fahmi isu ini tidak perlu diramaikan terus karena "tidak jelas siapa yang membuat."

"Menurut saya sih, kehebohan publik ini tak perlu dilanjutkan. Karena memang tidak jelas siapa yang membuat, dan tujuannya sepertinya bukan sungguh-sungguh sebagai iklan wedding profesional," kata Fahmi melalui akun Twitter.