Suara.com - Wakil Ketua Komisi II DPE dari Fraksi PKB, Luqman Hakim ogah mempermasalahkan adanya spekulasi dari Partai Demokrat soal Presiden Jokowi yang disebut mempersiapkan Gibran Rakabuming Raka untuk Pilgub DKI 2024. Karena itu, kemudian Jokowi dan partai koalisi menolak merevisi Undang Undang tentang Pemilu.
Luqman sendiri mempersilakan apabila Partai Demokrat menduga dan berspekulasi demikian. Menurutnya siapapun bebas berspekulasi karena tidak ada larangan.
"Namanya spekulasi atau menduga, siapapun dan apapun boleh saja. Ini negeri bebas. Tidak ada larangan siapapun untuk menduga-duga," kata Luqman kepada wartawan, Jumat (12/2/2021).
Hanya saja, sebagai bagian dari koalisi pemerintah, Luqman mengatakan PKB tidak memiliki kepentingan terkait Gibran terhadap keputusan mereka untuk tidak melakukan revisi UU tentang Pemilu.
"Dugaan soal kaitan penghentian revisi UU Pemilu dan Pilkada dengan kepentingan Pak Jokowi akan jadikan Gibran Gubernur DKI 2024, itu yang bisa jawab ya Pak Jokowi sendiri. Partai koalisi pemerintah tidak pada posisi kepentingan seperti itu," ujarnya.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Irwan sebelumnya menuding ada kepentingan Presiden Jokowi di balik keputusannya untuk tidak melanjutkan pembahasan revisi UU Pemilu. Kepentingan tersebut ialah mempersiapkan putranya, Gibran Rakabuming Raka untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta.
Diketahui dengan penolakan pembahasan revisi UU Pemilu, konsekuensinya ialah pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta yang seharusnya terjadwal lima tahun sekali pada 2022, menjadi mundur diserentakan pada 2024.
"Apakah ada faktor baru yang membuat pemerintah merubah kebijakan politik Pilkada dengan menundanya ke tahun 2024? Mungkinkah keputusan ini dilatari oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta? Karena dirasa terlalu cepat jika Gibran berangkat ke Jakarta tahun 2022," kata Irwan kepada wartawan, Kamis (11/2/2021).
Spekulasi itu mencuat bukan tanpa sebab. Alasannya, dikatakan Irwan ialah dari gelagat partai politik di Koalisi Indonesia Maju yang kini serempak mengikut langkah Jokowi untuk tidak melanjutkan pembahasan revisi UU Pemilu.
Padahal sebelumnya, fraksi di DPR sepakat memasukan revisi UU Pemilu ke dalam daftar program legislasi nasional (porlegnas) prioritas 2021. Meski diketahui, DPR hingha kini belum mengesahkan daftar yang berisi 33 rancangan undang-unfang tersebut.
"Mengapa sejak Presiden Jokowi statement menolak kemudian dibarengi partai koalisi pemerintah semuanya balik badan," kata Irwan.
Untuk diketahui, nama Gibran sudah santer disebut-sebut bakal bertarung pada kontestasi politik yang lebih tinggi, walau dirinya belum resmi menjabat wali kota Solo. Tak tanggung-tanggung, putra sulung Jokowi itu diisukan menjadi calon kuat penantang Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta mendatang.
Namun saat disinggung soal isu itu, Gibran memberikan jawaban menohok.
"Lha di Solo saja belum dilantik kok malah mikirke Jakarta. Nanti dulu, fokus dulu di Solo," ungkap Gibran di Solo.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Ketua Umum PSI Giring Ganesha menyatakan Gibran Rakabuming Raka atau Gibran berpeluang maju Pilkada DKI Jakarta. Giring yakin, Gibran menang Pilkada DKI Jakarta.
TERPOPULER
