alexametrics

Periksa Senior PT Perumda Jaya, KPK Telisik Adanya Investasi Pengadaan Lahan Munjul

Bangun Santoso | Welly Hidayat
Periksa Senior PT Perumda Jaya, KPK Telisik Adanya Investasi Pengadaan Lahan Munjul
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Penyidik menduga Harbandiyono ditugaskan sebagai tim investasi dalam pengadaan lahan Munjul tersebut

Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kesaksian Senior Manajer PT. Perumda Pembangunan Jaya Harbandiyono dalam kasus pengadaan lahan Munjul, Jakarta Timur.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penyidik menduga Harbandiyono ditugaskan sebagai tim investasi dalam lahan Munjul tersebut.

Di mana ia telah diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka eks Direktur Utama PT. Perumda Pembangunan Jaya, Yoory Corneles.

"Dikonfirmasi antara lain mengenai keikutsertaan saksi sebagai tim Investasi dalam pengadaan tanah di Munjul," kata Ali, Jumat (30/7/2021).

Baca Juga: Gali Bukti Korupsi Tanah Munjul, KPK Telisik Negosiasi Harga Pengadaan Lahan

Selain Yoory, di kasus ini lembaga antirasuah telah menetapkan beberapa tersangka. Mereka yakni, Direktur PT. Adonara Propertindo Tommy Ardian; Wakil Komisaris PT. AP Anja Rutunewe; Korporasi PT. Adonara Propertindo; dan Direktur PT. Aldira Berkah Abadi Makmur (PT. ABAM) Rudy Hartono Iskandar (RHI).

KPK menduga PT Perumda Jaya dalam pembelian tanah Munjul diduga dilakukan secara melawan hukum. Dimana, tidak melakukan kajian kelayakan terhadap objek tanah.

Apalagi, tersangka Yoory telah melakukan kesepakatan diawal antara Anja dengan Perumda Jaya. Dimana, sebelum proses negosiasi dilakukan.

Dalam proses itu, KPK menilai dalam kasus korupsi tanah Munjul telah merugikan keuangan negara mencapai miliaran rupiah.

"Atas perbuatan para tersangka tersebut, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar sejumlah Rp 152,5 miliar," ucap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, beberapa waktu lalu.

Baca Juga: KPK: Ada Mark Up Penjualan Lahan Munjul di Jakarta Timur

Atas perbuatannya, Yoory dan tersangka lainnya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Komentar