Sidang Kasus Terorisme, Jaksa Sebut Munarman Berbaiat Pada ISIS Tahun 2014

Suara.com - Eks Sekretaris Umum FPI, Munarman didakwa merencanakan dan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), disebutkan jika Munarman berbaitat pada pimpinan ISIS, Syekh Abu Bakar Al Baghdadi pada 2014. Hal itu bermula dari kemunculan ISIS di Suriah pada tahun 2014.

JPU mengatakan, sejak saat itu banyak masyakarat di berbagai negara melalukan baiat atau sumpah setia bersedia bergabung ISIS.

Pengaruh paham ISIS itu, kata JPU, turut menjalar di Tanah Air. Tepat pada tanggal 6 Juni 2014, di gedung UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan, FAKSI (Forum Aksi Solidaritas Islam mengadakan kegiatan pemberian dukungan lepada ISIS atau Daulah Ialamiyah serta sumpah setia kepada amir atau pimpinan ISIS, Syekh Abu Bakar al Baghdadi.

"Bahwa kegiatan dukungan terhadap ISIS dan baiat sumpah setia kepada Syekh Abu Bakar Al Baghdadi di UIN Syarif Hidayatullah tersebut diikuti terdakwa bersama-sama dengan sekitar ratusan ornag lainnya," kata JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (8/12/2021).

JPU mengatakan, acara baiat itu adalah sumpah setia kepada Abu Bakar al-Baghdadi. Tidak hanya itu, sosok bernama Ustaz Syamsul Hadi disebut memimpin prosesi baiat tersebut.

"Dengan cara Ustaz Syamsul Hadi meminta seluruh peserta untuk berdiri dan mengangkat tangan kanan sambil mengucapkan kalimat baiat mengguankan bahasa Arab dan bahasa Indonesia dan kemudian diikuti peserta termasuk terdakwa," tukas JPU.

Demikian bunyi kalimat baiat tersebut:

"Saya berbaiat kepada khalifah muslimin Syaikh Abu Bakar al Baghdadi untuk mendengar dan taat baik dalam kondisi susah maupun senang. Serta tidak akan merebut kekuasaan darinya kecuali melihat kekafiran yang nyata".

Atas perkara ini, Munarman didakwa melanggar Pasal 14 Juncto Pasal 7, Pasal 15 juncto Pasal 7 serta atas Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU juncto UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Ajukan Eksespsi

Munarman, yang hadir secara virtual dari Rutan Mapolda Metro Jaya menyampaikan pendapatnya usai JPU rampung membacakan dakwaan. Kata dia, banyak sekali kesalahan teknis di dalam dakwaan yang telah disusun oleh JPU.

"Saya pribadi akan mengajukan eksepsi karena banyak sekali kesalahan-kesalahan baik kesalahan ketik maupun kesalahan istilah di dalam dakwaan," kata Mumarman.

Tidak hanya itu, Munarman juga tidak memahami secara menyeluruh ihwal dakwaan yang dibacakan. Menurut dia, intonasi dan penggalan kalimat yang dibacakan beberapa ada yang tidak tepat.

"Setelah mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum membacakan saya makin tidak mengerti karena intonasi dan penggalan-penggalan kalimat serta kata-katanya serta pengucapan dari berbagai macam istilah tadi sangat tidak tepat jadi saya akan ajukan eksepsi nanti secara lengkap begitu majelis hakim Yang Mulia," ucap dia.

Terhadap hal itu, majelis hakim kembali mengkonfirmasi apakah di sidang pekan depan kubu Munarman akan mengajukan eksepsi. Senada dengan Munarman, tim kuasa hukum juga akan menyusun eksepsi atas dakwaan JPU tersebut.

"Baik ya dari terdakwa akan mengajukan eksepsi dari kuasa hukum?" tanya majelis hakim.

"Kami juga Insya Allah akan mengajukan eksepsi sama dengan terdakwa jadi terdakwa sendiri dan kuasa hukum sendiri," ucap Aziz Yanuar selaku kuasa hukum.