REGIONAL:
Suara.com - Meski pelaksanaan pemilu sudah ditetapkan tanggal 14 Februari 2024 oleh pemerintah dan didukung semua fraksi di DPR, sejumlah elite partai mengusulkan penundaan pemilu dengan alasan untuk perbaikan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai alasan itu tidak berdasar.
Dia menyebut elite politik yang mengusulkan penundaan pemilu berasal dari partai yang kalah secara elektabilitas dalam survei-survei.
"Ini (yang mengusulkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden) kan partai-partai kalah sebagai capres lembaga survei dan tanda petik tanda petik mau kudeta konstitusi," kata Said Iqbal, Rabu (2/3/2022).
Said Iqbal mengatakan elite-elite politik itu ingin melakukan "kudeta konstitusi" dengan menggunakan tangan presiden.
Padahal, beberapa kali Presiden Joko Widodo menyatakan menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden, kata Said Iqbal.
Said Iqbal menyinggung salah satu seorang ketua partai yang menggunakan alasan aspirasi petani sawit untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden.
"Alasan yang dijadikan salah satu partai besar ketua umum ketemu dengan petani sawit disiapin itu sungguh-sungguh naif, tidak mencerminkan kenegarawanan," katanya.
Said Iqbal mengatakan beberapa waktu lalu dirinya telah bertemu dengan petani sawit di Pulau Kalimantan dan tidak satupun dari mereka yang mengatakan ingin masa jabatan presiden diperpanjang.
"Saya baru pulang nih hari ini dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, nggak ada petani sawit petani karet, petani sawah, nggak ada satu pun langsung dengan petani. Bagaimana ada kelompok kecil di Siak, itupun di kebun, kita nggak tahu tiba-tiba dinyatakan sebagai dasar aspirasi perlunya memperpanjang masa jabatan presiden, lagi-lagi melakukan kebohongan publik," kata dia.
Alasan mengusulkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden untuk perbaikan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dinilai Said Iqbal sebagai hal yang tak berdasar.
"Partai buruh dan serikat buruh serikat petani dan kelas pekerja lainnya menolak keras kalau ekonomi yang memburuk saat ini kata mereka dijadikan alasan untuk memperpanjang jabatan presiden dan itu adalah bohong," kata Said Iqbal.
Dia mengatakan keadaan inflasi sekarang jauh lebih terkendali dengan angka 3,1 persen. Pertumbuhan ekonomi pada 2021 juga jauh lebih baik, mencapai 3,6 persen.
"Sekarang itu lebih baik, apa alasannya ketua ketua umum itu jangan-jangan nggak baca angka-angka ekonomi asbun asal bunyi membodohi rakyat dipikir rakyat bodoh, dipikir mereka saja partai politik yang bisa mengatur negara ini dengan seenak-enaknya," katanya.
Said Iqbal mengatakan siap melakukan perlawanan jika dilakukan penundaan pemilu.
"Kebohongan publik kalau alasan ekonomi kami akan lawan dengan people power kalau dipaksakan," kata dia.
Saiq Iqbal menyebut penundaan pemilu akan menabrak konstitusi.
Usulan penundaan pemilu sebelumnya telah ditolak lima partai, yakni PDI Perjuangan, Partai Nasional Demokrat, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan.
Usulan penundaan pemilu 2024, antara lain disampaikan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan alasan untuk menjaga stabilitas perekonomian. Usulan itu kemudian didukung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. [rangkuman laporan Suara.com]
TERPOPULER