Suara.com - Pengamat kebijakan publik Universitas Airlangga Surabaya Gitadi Tegas Supramudyo mengatakan dalam mengatur kawasan tanpa rokok, kepentingan konsumen tetap harus diakomodir misalnya dengan menyediakan tempat merokok yang memadai.
Gitadi mengatakan pemerintah daerah memang harus tegas untuk melindungi kesehatan masyarakat, namun juga harus mempertimbangkan bahwa tembakau sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia.
Menurut dia dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok, pemda mesti mengakomodir seluruh pemangku kepentingan industri hasil tembakau, termasuk petani dan pekerja.
“Menurut saya supaya bisa meng-cover dua ini, sediakanlah tempat untuk mengurangi kerugian perokok pasif. Karena masyarakat kita adalah masyarakat perokok, buatlah kawasan smoking area sehingga perokok tidak menggunakan tempat umum,” ujar Gitadi, Jumat (2/9/2022).
Pemda diharapkan terbuka menerima masukan dalam penyusunan Perda Kawasan Tanpa Rokok, termasuk dalam hal penyediaan tempat khusus merokok. Dengan cara ini, maka kebijakan yang dihasilkan tidak bersifat diskriminatif pada salah satu pihak.
“Sebetulnya, bahkan kalau pabrik rokok dimintai kesediaan untuk membuat smoking area, mungkin mereka tak akan menolak. Jadi, memang harus ada kompromi dan solusi di lingkungan internal. Jangan sampai seperti terkesan menutup mata pada industri rokok yang menghidupi orang banyak. Harus ada win-win solution,” katanya.
Selain itu, kata dia, dana bagi hasil cukai hasil tembakau juga bisa menjadi solusi untuk pembuatan tempat merokok sehingga asapnya tidak mengganggu masyarakat yang tidak merokok.
Gitadi juga menanggapi banyaknya pemda yang melakukan perubahan perda KTR yang telah berlaku sebelumnya. Menurut Gitadi pemda seharusnya fokus pada implementasi tanpa harus melakukan revisi.
“Masalahnya sekarang adalah implementasi. Tak perlu ada perda baru. Yang lama bisa dipakai sepanjang implementasinya punya konsep jelas. Pelanggaran sanksinya jelas. Tapi yang saya lihat dari dulu sampai sekarang tidak ada komunikasi dan eksekusi yang jelas,” tuturnya.
Ia menyarankan agar pemda tidak terburu-buru dalam memberlakukan regulasi yang berkaitan langsung dengan masyarakat, termasuk perda KTR. Harus ada sosialisasi yang masif dan jelas terkait regulasi dan konsekuensinya.
Peraturan yang langsung dieksekusi tanpa sosialisasi, lanjut Gitadi, tidak akan berjalan dengan efektif apalagi saat proses penyusunannya tidak melibatkan pihak-pihak yang justru akan menjalankan regulasi tersebut.
“Jika peraturan langsung dieksekusi, tak akan efektif. Apalagi kalau masih sama dengan perda sebelumnya. Solusinya sederhana, misal sosialisasi jangan terburu buru. Dari 2020 sampai 2023 ada sosialisasi. Tak cuma larangan yang cuma ditempel dengan dalih melanggar perda,” kata dia.
TERPOPULER
