Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini menegaskan bahwa Ir. Soekarno tidak pernah berkhianat kepada bangsa Indonesia. Apa maksudnya?
Pernyataan ini disampaikan Presiden pada Senin (7/11/2022) di Istana Merdeka, Jakarta ketika memberikan keterangannya terkait Hari Pahlawan 2022. Jokowi menyebut Soekarno tidak pernah mengkhianati bangsa dan telah memenuhi syarat penganugerahan gelar kepahlawanan.
Belakangan diketahui, pernyataan Presiden Jokowi ini berkaitan dengan peristiwa berdarah G30S/PKI. Dalam tragedi kelam bangsa itu, nama Soekarno ikut terseret.
Sebelum mengetahui alasan Jokowi mengatakan "Soekarno tidak pernah berkhianat", mari mengingat kembali sejarah peristiwa G30S/PKI. Sehingga tidak ada rantai yang hilang.
Sejarah G30S/PKI Menurut Sejarahwan
Partai Komunis Indonesia (PKI) disebut-sebut menjadi dalang dibalik terbunuhnya 7 jenderal tentara tahun 1965. Kekinian dikenal dengan peristiwa G30S/PKI.
Robert Cribb, Professor School of Culture, History and Language, Australian National University menelaah peristiwa G30S/PKI.
Dialihbahasakan dari theconversation.com, Robert Cribb menjelaskan, pada 1 Oktober 1965, masyarakat heboh karena tersebar kabar "Gerakan 30 September". Disebutkan saat itu, untuk mencegah kudeta militer dan untuk mengamankan posisi presiden Indonesia Sukarno, para petinggi tentara pun dibantai.
Gerakan ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung yang juga merupakan komandan pengawal presiden Soekarno. Temuan selanjutnya menyebut bahwa G30S telah direncanakan berbulan-bulan oleh Untung, pemimpin PKI DN Aidit.
Baca Juga: Perjalanan Karier Politik Prabowo: Pernah 3 Kali Kalah di Pilpres, Kini Diberi Sinyal Hijau Jokowi
Nama Untung, DN Aidit dan semua orang yang terafiliasi dengan PKI lantas menjadi terancam. Kekuasan Presiden Soekarno pun mulai goyah, kesehatannya juga diragukan.
Padahal pada 1965, poros kekuatan penting di pusat politik Indonesia adalah presiden, PKI dan tentara. G30S membuat hubungan PKI dan tentara tidak harmonis.
Sementara itu, Jenderal Soeharto mengambil alih komando tentara. Dalam waktu 24 jam, ia membujuk dan mengintimidasi pasukan gerakan di Jakarta Pusat untuk menyerah.
Alih-alih mempertahankan kekuasaan, Soekarno justru menyerahkan komandan tentara sementara kepada Jenderal Pranoto. Namun upaya menekan PKI terus dilakukan.
Hancurnya PKI, membuat pendukung rezim Sukarno mulai tertekan. Lalu Maret 1966, dengan latar belakang aksi mahasiswa, tentara memaksa Soekarno untuk mendelegasikan kekuasaan yang luas kepada Soeharto, yang saat itu masih menjadi kepala staf angkatan darat.
Dengan kewenangan barunya, Soeharto melarang PKI dan bergerak bertahap untuk mengkonsolidasikan posisinya sebagai kepala pemerintahan. Maret 1967, badan legislatif Indonesia mengangkat Soeharto sebagai presiden.
