Suara.com - Ahli digital forensik dari Puslabfor Polri Hery Priyanto mengaku susah memeriksa barang bukti laptop yang sempat berisi rekaman CCTV Brigadir Yosua Hutabarat masih hidup.
Hal tersebut diungkapkan oleh Hery saat dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan obstruction of justice kasus Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (29/12/2022) dengan terdakwa Irfan Widyanto.
Hery menyebut, laptop tersebut diterima dari penyidik pada 25 Agustus 2022. Laptop itu merupakan milik Baiquni Wibowo. Ia menjelaskan pihaknya kesulitan memeriksa barang bukti laptop tersebut lantaran sudah patah menjadi 15 bagian.
"Kami tidak bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut dikarenakan bahwa kondisi barang bukti, setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium, telah terurai atau sebagian retak dan patah menjadi 15 bagian," kata Hery.
Bahkan, bagian VCD atau mesin utama laptop tersebut sudah terpisah-pisah menjadi tiga bagian.
Hery menuturkan pihaknya sudah melakukan berbagai cara untuk memeriksa namun tidak membuahkan hasil. Adapun orang yang merusak laptop tersebut yakni Arif Rahman Arifin. Arif melakukan hal tersebut atas perintah Ferdy Sambo.
Untuk diketahui, Arif mematahkan laptop tersebut pada 15 Juli 2022. Sebelum dihancurkan, rekaman CCTV Yosua masih hidup sempat disalin oleh Baiquni di sebuah hardisk yang kini juga jadi barang bukti.
Sebagai informasi, Arif beserta Irfan didakwa melakukan perintangan penyidikan dalam kasus Brigadir Yosua. Selain mereka, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Baiquni Wibowo, Chuck Putranto dan Ferdy Sambo juga ikut jadi terdakwa.
Tujuh terdakwa dalam kasus ini dijerat Pasal 49 jo Pasal 33 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Baca Juga: Ferdy Sambo Heran Baiquni Wibowo Terseret Kasus Obstruction of Justice Brigadir Yosua
Para terdakwa juga dijerat dengan Pasal 48 jo Pasal 32 Ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
