Ramai menjadi sorotan sebuah foto viral di media sosial yang memperlihatkan kendaraan terparkir di jalanan depan rumah dan mengganggu akses pengguna lain di jalan tersebut. Tak hanya diparkir biasa, mobil tersebut juga dikelilingi oleh penghalang kokoh seperti kayu triplek tebal dengan tinggi menyamai ban mobil tersebut untuk dijadikan pagar.
Fenomena ini bukanlah kali pertama terjadi di Indonesia, padahal aturan terkait dengan parkir kendaraan bermotor, terlebih beroda empat (mobil) sudah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
Dalam Undang-Undang tersebut, parkir sendiri diartikan sebagai keadaan dimana kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa waktu dan ditinggalkan oleh pengemudinya.
Kemudian, lebih jauh disebutkan dalam Pasal 106 ayat (4) bahwa jika setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memenuhi beberapa ketentuan berhenti dan juga parkir.
Untuk pengemudi yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 106 ayat (4) terkait dengan tata cara berhenti dan parkir, maka akan dihukum dengan kurungan pidana paling lama satu bulan penjara dan juga didenda dengan maksimal uang Rp 250.000.
Tak hanya itu, aturan parkir di jalan juga sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Dalam Pasal 38 disebutkan bahwa siapapun dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang bisa berakibat pada terganggunya fungsi jalan.
Ruang manfaat jalan dalam hal tersebut yakni meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan juga ambang pengamannya.
Aturan tersebut juga dikuatkan dengan Pasal 38 PP Nomor 34/2006 terkait dengan Jalan yang berbunyi:
“Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 yang berakibat pada terganggunya fungsi jalan.”
Adapun maksud dari “terganggunya fungsi jalan” yakni berkurangnya kapasitas jalan dan kecepatan lalu lintas antara lain yaitu menumpuk barang/benda/material di bahu jalan, berjualan di badan jalan, parkir, dan berhenti untuk keperluan lain selain kendaraan dalam keadaan darurat
Khusus untuk wilayah DKI Jakarta, aturan parkir tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 terkait dengan Transportasi. Dalam Pasal 20 dijelaskan bahwa warga atau badan usaha yang mempunyai kendaraan bermotor wajib memiliki garasi. Warga juga dilarang untuk menyimpan kendaraan bermotor di ruang milik jalan.
Bahkan, untuk warga yang hendak membeli kendaraan wajib membuktikan surat bukti kepemilikan garasi dari kelurahan setempat.
Untuk Kota Bekasi sendiri, sampai saat ini pemerintah masih belum mengeluarkan aturan yang resmi terkait dengan kepemilikan garasi untuk setiap warga yang memiliki kendaraan bermotor terkhusus mobil.
Namun, mengacu pada tiga aturan yang sebelumnya disebutkan, pemilik bisa dikenakan sanksi hukum atas penyalahgunaan jalan umum sebagai ruang parkir, sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 275 ayat (1) UU LLAJ.
Kontributor : Syifa Khoerunnisa
TERPOPULER
