Disembunyikan di Bengkel, KPK Sita Chevrolet Biscayne Milik Eks Pejabat Bea Cukai Korup Andhi Pramono

Agung Sandy Lesmana

Kamis, 04 April 2024 | 11:56 WIB
Disembunyikan di Bengkel, KPK Sita Chevrolet Biscayne Milik Eks Pejabat Bea Cukai Korup Andhi Pramono
Tim penyidik KPK sita mobil klasik Chevrolet Biscayne milik eks Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono. ANTARA/HO-KPK

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengusut aset kekayaan milik mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono yang diduga berasal dari hasil korupsi. Kali ini, KPK menyita satu unit mobil klasik Chevrolet Biscayne milik Andhi Pramono yang diduga disembunyikan di wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur.

"Asetnya berupa satu unit mobil merk Chevrolet BLR 58 tipe Biscayne warna biru yang kemudian diduga disamarkan dan disembunyikan melalui penguasaan orang lain," kata Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (4/4/2024).

Baca Juga:

Total Kekayaan Andhi Pramono Disita KPK Tembus Rp76 Miliar, Terbaru Luas Tanah di Sumsel Bikin Melongo

Ali menerangkan informasi soal aset bernilai ekonomis tersebut ditemukan Tim Aset Tracing dari Direktorat Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK yang selanjutnya dilakukan penyitaan oleh tim penyidik KPK.

"Mobil ini diduga sengaja disembunyikan dan disimpan di salah satu bengkel reparasi mobil yang berlokasi di Duren Sawit, Jakarta Timur," ujarnya.

Juru bicara Bidang Penindakan KPK itu mengatakan tim penyidik komisi antirasuah akan segera memanggil saksi-saksi untuk mengonfirmasi soal aset tersebut dan aset-aset lainnya.

Kekayaan Andhi Pramono Eks Kepala Bea Cukai Makassar: Dulu Terciduk Pamer Harta, Kini Divonis 10 Tahun Penjara

Divonsi 10 Tahun Penjara

baca juga

Andhi Pramono divonis pidana 10 tahun penjara dalam kasus penerimaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.

Andhi Pramono juga dijatuhi pidana denda Rp1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.

"Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Andhi Pramono dengan pidana penjara selama 10 tahun," kata Hakim Ketua Djuyamto dalam sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (1/4).

Kepala Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono (tengah) usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]
Kepala Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono (tengah) usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]

Majelis hakim menyatakan Andhi Pramono terbukti menerima gratifikasi dan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Mengejutkan! Andhi Pramono Pakai Rekening Petugas Kebersihan Buat Terima Gratifikasi

"Menyatakan terdakwa Andhi Pramono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan penuntut umum,” kata Djuyamto.

Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim mempertimbangkan hal memberatkan bahwa perbuatan Andhi Pramono telah mengurangi kepercayaan publik atau masyarakat terhadap institusi tempat dia bekerja. Selain itu, Andhi juga tidak mengakui perbuatannya.

Sementara itu, hal-hal meringankan yang turut dipertimbangkan, antara lain, Andhi Pramono berlaku sopan di persidangan dan belum pernah dihukum sebelumnya.

Pada perkara ini, Andhi Pramono terbukti menerima gratifikasi dengan total sejumlah Rp58,9 miliar dari sejumlah pihak saat ia menjabat sejumlah posisi strategis di Ditjen Bea dan Cukai.

Jumlah tersebut terdiri atas mata uang rupiah maupun mata uang asing, yakni Rp50.286.275.189,79, kemudian 264,500 dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp3.800.871.000,00, serta 409,000 dolar Singapura atau setara dengan Rp4.886.970.000,00.

Adapun vonis majelis hakim lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya, ia dituntut 10 tahun dan tiga bulan penjara serta denda Rp1 miliar subsider enam bulan.

Atas vonis 10 tahun penjara dalam kasus penerimaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

"Terima kasih Yang Mulia, insyaallah saya akan melakukan banding," kata Andhi Pramono menjawab pertanyaan Hakim Ketua Djuyamto.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan pikir-pikir terlebih dahulu atas vonis tersebut.

"Dengan demikian, pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Andhi Pramono telah selesai, sidang ditutup," kata Djuyamto menutup persidangan.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Hasbi Hasan Divonis Ringan di Kasus Suap MA, Jaksa KPK Masih Pikir-pikir buat Banding

Hasbi Hasan Divonis Ringan di Kasus Suap MA, Jaksa KPK Masih Pikir-pikir buat Banding

News | Rabu, 03 April 2024 | 17:11 WIB

Kasus Korupsi Taspen, KPK Periksa Iqbal Latanro

Kasus Korupsi Taspen, KPK Periksa Iqbal Latanro

News | Rabu, 03 April 2024 | 17:02 WIB

Jauh dari Tuntutan Jaksa KPK, Sekretaris MA Hasbi Hasan Divonis Ringan 6 Tahun Penjara

Jauh dari Tuntutan Jaksa KPK, Sekretaris MA Hasbi Hasan Divonis Ringan 6 Tahun Penjara

News | Rabu, 03 April 2024 | 13:17 WIB

Update Laporan Dugaan Korupsi Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, KPK Butuh 40 Hari Menganalisa

Update Laporan Dugaan Korupsi Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, KPK Butuh 40 Hari Menganalisa

News | Rabu, 03 April 2024 | 08:02 WIB

Terkini

Target Harga Saham BUMI, Bisa Meroket Asal Syarat Terpenuhi

Target Harga Saham BUMI, Bisa Meroket Asal Syarat Terpenuhi

Bisnis | Selasa, 17 November 2026 | 20:37 WIB

Apa Saja Penyakit Khas Toyota Avanza Bekas Tiap Generasi?

Apa Saja Penyakit Khas Toyota Avanza Bekas Tiap Generasi?

Otomotif | Selasa, 17 November 2026 | 20:28 WIB

Datakrasi dan Demokrasi: Jangan Sampai Kebijakan Negara Abaikan Suara Warga

Datakrasi dan Demokrasi: Jangan Sampai Kebijakan Negara Abaikan Suara Warga

Your Say | Selasa, 17 November 2026 | 20:20 WIB

Apakah Viva Acne Lotion Bisa Menghilangkan Bekas Jerawat? Ini Fungsi Utamanya

Apakah Viva Acne Lotion Bisa Menghilangkan Bekas Jerawat? Ini Fungsi Utamanya

Lifestyle | Selasa, 17 November 2026 | 20:15 WIB

Dipecat Polri Buntut Kasus Penyadapan Ilegal, Irjen Eko Hadi Tertunduk saat Digiring ke Rantis

Dipecat Polri Buntut Kasus Penyadapan Ilegal, Irjen Eko Hadi Tertunduk saat Digiring ke Rantis

News | Selasa, 17 November 2026 | 20:09 WIB

Mengenal Perjalanan Karier Suroso Isnandar dan Kontribusinya di Sektor Energi

Mengenal Perjalanan Karier Suroso Isnandar dan Kontribusinya di Sektor Energi

Bisnis | Selasa, 17 November 2026 | 20:07 WIB

4 Shio Paling Beruntung Besok 18 November 2026, Keuangan Meroket Tajam

4 Shio Paling Beruntung Besok 18 November 2026, Keuangan Meroket Tajam

Lifestyle | Selasa, 17 November 2026 | 20:05 WIB

Pertama Kali Trump, Putin, dan Xi Jinping Bertemu, Bom Nuklir Jadi Bahasan Utama?

Pertama Kali Trump, Putin, dan Xi Jinping Bertemu, Bom Nuklir Jadi Bahasan Utama?

News | Selasa, 17 November 2026 | 20:04 WIB

Cara Resize JPG Menjadi 200KB Tanpa Aplikasi Tambahan

Cara Resize JPG Menjadi 200KB Tanpa Aplikasi Tambahan

Tekno | Selasa, 17 November 2026 | 20:03 WIB

KKP Klaim Kerja Sama Publikasi dengan RANS pada 2025 Sesuai Aturan, Bagaimana Proyek 2026?

KKP Klaim Kerja Sama Publikasi dengan RANS pada 2025 Sesuai Aturan, Bagaimana Proyek 2026?

News | Selasa, 17 November 2026 | 20:01 WIB

×