Pengungsi Ukraina Terancam Dikembalikan usai Hungaria Terapkan Undang-undang Baru

Suara.com - Undang-undang baru yang mengancam akan mengusir ribuan migran dari Ukraina kembali ke negara asal mereka atau ke jalanan telah diterapkan di Hungaria. Berlaku mulai hari Rabu, langkah legislatif ini menolak akses pengungsi Ukraina ke akomodasi yang disubsidi pemerintah.

Aturan baru ini merupakan hasil keputusan yang dibuat pada bulan Juni oleh Perdana Menteri Nasionalis Viktor Orban untuk membatasi bantuan publik bagi pengungsi dari wilayah Ukraina yang diperkirakan tidak terdampak oleh perang antara Ukraina dan Rusia.

Daftar tersebut, yang akan diperbarui setiap bulan oleh pemerintah Hungaria, mencakup tiga belas wilayah di Ukraina. Tidak diketahui berapa banyak dari 31.000 warga Ukraina yang mencari perlindungan di Hungaria yang akan terdampak oleh undang-undang baru tersebut.

Komisaris Pemerintah Norbert Pal membela perubahan tersebut sebagai "wajar dan proporsional" setelah dua setengah tahun perang. Ia mengatakan kepada surat kabar Magyar Nemzet yang pro-pemerintah bahwa "mereka yang ingin bangkit kembali di Hungaria telah mampu melakukannya."

Tempat penampungan milik swasta telah mulai mengusir para pengungsi yang kini tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan dukungan, kata kelompok Bantuan Migrasi.

Di Kocs, sebelah utara Budapest, sekitar 120 pengungsi diusir dari sebuah wisma tamu di bawah pengawasan polisi pada hari Rabu, seorang fotografer AFP melihat.

Sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak Roma dari Transkarpathia di Ukraina barat, tempat terdapat komunitas besar Hongaria.

"Kami berada dalam situasi tanpa harapan karena kami tidak punya tempat tujuan," Marina Amit, seorang ibu lima anak yang melarikan diri ke Hongaria tahun lalu, mengatakan kepada AFP.

"Kami tidak bisa pulang ke Ukraina; saya punya seorang putra berusia 17 tahun," tambahnya, mengatakan ia khawatir putranya akan direkrut menjadi tentara Ukraina.

Badan pengungsi PBB, UNHCR, memperkirakan minggu ini bahwa 2.000-3.000 warga Ukraina bisa kehilangan akses ke akomodasi bersubsidi.

Perubahan aturan tersebut akan mengakibatkan "hilangnya pekerjaan dan berdampak pada pendaftaran sekolah, membahayakan pencapaian integrasi positif yang diperoleh sejauh ini," kata UNHCR dalam sebuah pernyataan yang mendesak Hungaria untuk mempertimbangkan kembali.