REGIONAL:
Suara.com - Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menyatakan aktivitas penambangan ilegal di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk telah menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp 300 triliun.
Salah satu kerugian yang timbul akibat perkara ini ialah kerusakan ekosistem lingkungan di kawasan Bangka Belitung (Babel).
Hal itu disampaikan hakim pembacaan pertimbangan atas putusan terhadap eks Kepala Dinas (Kadis) ESDM Bangka Belitung (Babel) periode 2021-2024 Amir Syahbana, mantan Kadis ESDM Provinsi Babel 2015-Maret 2019 Suranto Wibowo, dan bekas Plt Kadis ESDM Provinsi Babel periode Januari-Juli 2020 Rusbani Alias Bani.
"Menimbang bahwa kegiatan penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk tahun 2015-2022 mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp300.003.263.938.131,14 (Rp 300 triliun)," kata hakim di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (11/12/2024).
Hakim menilai ketiganya bersalah karena tidak mengawasi dan membina Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) lima smelter swasta beserta perusahaan boneka yang bekerja sama dengan PT Timah.
Menurut hakim, pembiaran yang dilakukan oleh tiga terdakwa ini memperburuk akibat dari praktik penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah.
"Menimbang bahwa tindakan terdakwa Amir Syahbana bersama-sama Suranto Wibowo dan Rusbani tidak melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap RKAB yang dimanfaatkan oleh lima smelter dan afiliasinya untuk melakukan kerja sama penambangan dengan PT Timah," tegas hakim.
Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis berupa pidana penjara selama empat tahun terhadap eks Kepala Dinas (Kadis) ESDM Bangka Belitung (Babel) periode 2021-2024 Amir Syahbana.
Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji dalam sidang pembacaan putusan kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015-2022.
Dalam sidang tersebut, Hakim Fajar menyatakan Amir Syahbana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsider penuntut umum Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp 100 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan," kata Hakim Fajar di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (11/12/2024).
Amir Syahbana juga dijatuhi hukuman berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp325 juta yang harus dibayar paling lambat satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
Namun, jika Amir tak membayar sesuai jumlah yang ditetapkan dalam waktu satu bulan setelah putusan inkrah, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
Jika harta benda yang disita kemudian dilelang tidak mencukupi untuk menutup uang pengganti, maka akan diganti dengan hukuman pidana kurungan badan selama satu tahun.
Dalam kesempatan yang sama, Mejelis Hakim juga membacakan putusan terhadap dua terdakwa lainnya, yaitu Kadis ESDM Provinsi Babel 2015-Maret 2019 Suranto Wibowo dan Plt Kadis ESDM Provinsi Babel periode Januari-Juli 2020 Rusbani Alias Bani.
Terhadap Rusbani, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp50 juta subsider 2 bulan. Namun, Rusbani tidak diwajibkan untuk membayar uang pengganti.
Lebih lanjut, Suranto Wibowo dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp 100 juta subsider 3 bulan tanpa kewajiban membayar uang pengganti.
TERPOPULER