REGIONAL:
Suara.com - Menteri Sosial Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) memperkenalkan konsep baru Wisuda Keluarga Miskin. Konsep itu berupa penghargaan resmi bagi setiap keluarga penerima manfaat yang berhasil keluar dari garis kemiskinan, sehingga tidak lagi menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
Penghargaan Wisuda Keluarga Miskin itu diharapkan menjadi bentuk motivasi bagi setiap keluarga miskin agar bisa sejahtera dan mandiri.
"Ini bukan tentang bantuan terus-menerus, tapi tentang bagaimana kita menyiapkan anak-anak agar kelak bisa mandiri. Negara hadir sebagai fasilitator perubahan," kata Gus Ipul dalam keterangannya ketika rapat koordinasi dengan para Kepala Daerah, Rabu (16/4/2025).
Gus Ipul menyampaikan bahwa salah satu strategi perubahan itu dilakukan melalui perbaikan pendidikan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin esktrem. Hal tersebut diupayakan melalui program Sekolah Rakyat yang akan dibangun di banyak daerah.
Menurut Gus Ipul, Sekolah Rakyat menjadi upaya strategis untuk pengentasan kemiskinan. Sekolah tersebut akan menjadi tempat pembentukan karakter, peningkatan kapasitas, serta sarana mobilitas sosial antargenerasi.
"Program ini dirancang untuk anak-anak dari keluarga penerima manfaat yang selama ini terhambat akses dan kesempatan. Di Sekolah Rakyat, mereka akan tinggal, belajar, dan dibina secara intensif agar bisa keluar dari belenggu kemiskinan," ujarnya.
Sejumlah kepala daerah telah menyatakan kesiapannya, termasuk Bupati Sumenep Achmad Fauzi, Bupati Enrekang M. Yusuf Ritanga, Bupati Sambas H. Satono, Bupati Aceh Barat Tarmizi, Bupati Batanghari M. Fadhil, dan Bupati Sarolangun H. Hurmin. Mereka bahkan telah menyediakan lahan untuk pembangunan.
Gus Ipul menambahkan, Sekolah Rakyat akan terkoneksi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang memungkinkan proses seleksi peserta didik dilakukan secara akurat dan transparan. Dengan sistem ini, hanya anak-anak dari keluarga miskin yang benar-benar membutuhkan yang akan diterima.
Sebelumnya, Gus Ipul sudah pernah mengingatkan masyarakat untuk tidak terus bergantung terhadap pemberian bansos. Kendati pemerintah punya program rutin bansos, namun tujuannya untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar dan membantu keluarga penerima manfaat (KPM) agar lebih mandiri.
Gus Ipul menekankan bahwa pemerintah sebenarnya berharap keluarga penerima manfaat itu pada akhirnya bisa sejahtera sehingga tak perlu lagi jadi peserta program bansos.
Kementerian Sosial juga masih menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) Sosial tentang batasan pemberian bansos maksimal 5 tahun untuk setiap satu KPM. Gus Ipul menyampaikan pemerintah masih lakukan evaluasi program untuk mematangkan peraturan tersebut.
Terutama menunggu finalisasi dari DTSEN yang akan menjadi acuan data terhadap seluruh program pembagian bansos dari pemerintah.
Tujuan dari aturan itu, Gus Ipul menjelaskan, pemerintah ingin masyarakat bisa mandiri atas kesejahteraannya sendiri. Sehingga tidak terus menerus bergantung bansos dari pemerintah. Fakta di lapangan, kata Gus Ipul, memang ada keluarga yang terus mendapatkan bansos hingga 20 tahun.
"Jadi misalnya ada keluarga yang ikut 5 tahun program Keluarga Harapan. Kita evaluasi 5 tahun, apakah masih layak atau nggak gitu. Jangan sampai menerima bansos 15 tahun, kan ada itu, bahkan ada yang 20 tahun. Ini ada apa? Yang kita pertanyakan, ada apa mereka sampai 20 tahun?" tutur Gus Ipul pada awal April lalu.
Dia menekankan bahwa kelompok yang berhak terus mendapatkan bansos sebenarnya hanya lansia dan penyandang disabilitas.
TERPOPULER
