Apa Risiko Vasektomi? Dibantah KDM Jadi Syarat Bansos di Jawa Barat: Kami Dorong KB!

Suara.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa tidak ada kebijakan mewajibkan vasektomi sebagai syarat menerima bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pernyataan ini muncul setelah ramai perbincangan publik terkait wacana pengintegrasian program keluarga berencana (KB) dengan skema penyaluran bansos.

“Tidak ada kebijakan vasektomi. Tidak ada. Tidak ada kebijakan itu,” ujar Gubernur Jabar yang akrab disapa KDM, di Kantor Kementerian Hak Asasi Manusia, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Gubernur KDM menjelaskan bahwa program KB merupakan bagian dari edukasi dan anjuran, bukan kewajiban. Terutama bagi penerima bansos yang telah memiliki banyak anak.

Ia pun menegaskan bahwa anjuran untuk mengikuti KB, terutama KB pria, adalah bagian dari upaya pengendalian jumlah penduduk agar bantuan pemerintah bisa lebih tepat sasaran.

“Di media sosial saya jelas. Yang anaknya banyak, kita dorong ikut keluarga berencana. KB-nya diharapkan dilakukan oleh laki-laki. Tidak harus vasektomi saja, bisa dengan cara lain seperti menggunakan alat kontrasepsi pria,” jelasnya, dikutip dari Antara.

Sebelumnya, KDM sempat menyampaikan rencana untuk mensyaratkan kepesertaan KB bagi warga yang ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah, seperti beasiswa, bantuan pangan, hingga bantuan perumahan.

Dia menilai, data penerima bantuan harus disesuaikan dengan data kependudukan, termasuk status kepesertaan KB.

“Jangan sampai negara hanya menjamin satu keluarga saja dari segala sisi—kesehatan, pendidikan, hingga kebutuhan pokok. Padahal, yang lain belum tentu merasakan,” katanya.

Kang Dedi menekankan pentingnya integrasi data bansos dengan data KB pria, demi keadilan dan keberlanjutan program bantuan pemerintah.