REGIONAL:
Suara.com - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid turut berkomentar soal pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel dengan catatan Palestina harus merdeka.
HNW turut mengkritisi pernyataan Prabowo tersebut. Sebab, selama ini solusi "two state solution' juga sudah disuarakan negara-negara Arab, tapi selalu ditolak Israel.
Politisi senior PKS itu mengatakan, daripada buru-buru bicara membuka hubungan diplomatik dengan Israel, Prabowo lebih baik fokus mengedepankan perjuangkan kemerdekaan Palestina yang diakui oleh mayoritas mutlak negara-negara dunia atau anggota PBB.
"Solusi dua negara ini memang bukan suatu hal yang baru. Sejak tahun 2002 sudah dimunculkan, tetapi sejak saat itu sampai sekarang Israel selalu menolak “two state solution” itu," kata HNW kepada wartawan, dikutip pada Jumat (30/5/2025).
"Konsensus KTT Liga Arab di Kairo pada akhir Maret yang disetujui penuh oleh KTT Menlu OKI di Jeddah selain menolak genosida yang dilakukan Israel atas Gaza juga menolak proposal Trump untuk relokasi warga Gaza, mereka juga mendukung Palestina merdeka dengan Ibu Kota Yerusalem Timur, sebagaimana keputusan KTT Luar biasa OKI di Istanbul yang dihadiri Presiden Jokowi sekalipun hal itu ditolak oleh Israel apalagi dengan batas teritorial negara Palestina adalah kawasan sebelum pendudukan Israel tahun 1967," sambungnya.
Apalagi, kata dia, dengan kondisi belakangan ini, dimana Israel melalui Perdana Menteri Netanyahu semakin memperluas penjajahan dan pendudukan bukan hanya di Gaza, tetapi juga di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Terlebih juga, kata dia, Israel dan warganya juga semakin sering menyerbu dan beribadat di kawasan Masjid Al Aqsa, dan rencana mereka ingin mengubahnya menjadi Solomon Temple.
Padahal UNESCO sejak 2016 sudah memutuskan mengakui Masjid Al Aqsa sebagai warisan budaya milik umat Islam.
HNW menjelaskan publik tentu tidak menginginkan Presiden Prabowo terkena tipu muslihat Israel yang sangat dikenal sebagai pihak yang tidak menghormati norma dan keputusan lembaga internasional.
Israel juga, kata dia, sangat dikenal sebagai pihak yang mudah mengingkari kesepakatan termasuk kesepakatan gencatan senjata terakhir dengan Hamas.
"Publik tentu tidak ingin Presiden Prabowo jadi korban Israel; misalnya hari ini Israel menyatakan dukungan kepada Palestina sebagai negara merdeka, dan kemudian Presiden Prabowo menyatakan mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik. Tapi besoknya lagi Israel mengulangi laku tidak komitmennya dengan kembali menyerang dan menjajah Israel," katanya.
"Beberapa negara Arab sudah melakukan normalisasi dengan dalih untuk mewujudkan Palestina merdeka, tapi hasilnya alih-alih Palestina makin mendekati merdeka dengan “two state solution”, malah Israel makin merasa mendapat legitimasi untuk memperluas kekuasaannya dan penjajahannya atas Palestina," sambungnya.
Menurutnya, dari pernyataan Presiden Prabowo itu tak diharapkan Palestina tidak asal merdeka.
"Melainkan yang diharapkan Presiden Prabowo tentunya adalah negara Palestina yang benar-benar merdeka dan berdaulat penuh sebagaimana cita-cita perjuangan Bangsa Palestina yang disetujui oleh Liga Arab maupun OKI, layaknya negara merdeka anggota penuh PBB lainnya," ujarnya.
"Dan mestinya wacana “two state solution” juga tetap memberlakukan keputusan lembaga-lembaga internasional yang sudah didukung secara resmi oleh Indonesia, seperti keputusan-keputusan OKI, advisory opinion ICJ agar Israel meninggalkan wilayah pendudukan ilegal yang menjadi resolusi Majelis Umum PBB, dan perintah ICC untuk menangkap PM Israel Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Gallant atas genosida dan kejahatan kemanusiaan serta kejahatan perang yang mereka lakukan di Gaza, Palestina,” imbuhnya.
TERPOPULER