Infografis
Suara.com - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan akan mendukung proses hukum yang dilakukan KPK dalam kasus dugaan suap atau gratifikasi dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2019—2023.
Yassierli menegaskan kalau kasus itu terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan.
"Ketika KPK sudah masuk daerah wilayah hukum, kita pasti akan support. Dan sekali lagi saya sampaikan, mohon ya disampaikan dengan jelas, bahwa ini adalah kasus yang lama, 2021-2023, bahkan 2019. Dan KPK sudah bekerja sama dengan kami sejak awal," kata Yassierli kepada wartawan ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (5/6/2025).
Yassierli menyampaikan kalau kementeriannya dengan KPK juga sudah jalin kerjasama serta audit dan investigasi sejak Desember tahun lalu. Investigasi itu dilakukan berdasarkan pelaporan yang diterima KPK pada Juli 2024, ketika Menteri Ketenagakerjaan masih dijabat oleh Ida Fauziyah.
"KPK memandang ya ada hal-hal yang memang harus ditindaklanjuti secara hukum, ya tentu kita akan support. Jadi ini adalah bagian dari proses yang sebelum-sebelumnya itu sudah dilakukan," ujar Yassierli.
Terkait data yang berkaitan dengan kasus, Yasierli menegaskan kalau hal tersebut menjadi kewenangan dari KPK.
Terkait dengan perkembangan kasus, KPK baru saja menyita Rp1,9 miliar dari salah satu tersangka.
“KPK hari ini (Rabu, 4/6) melakukan penyitaan uang dari salah satu tersangka sebesar Rp1,9 miliar, yang mana uang tersebut diduga terkait dengan perkara dimaksud,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Rabu, dikutip dari Antara.
Sebelumnya, KPK juga telah menyita Rp300 juta dari penggeledahan rumah seorang pegawai negeri sipil (PNS) Kemenaker pada Selasa (27/5).
Baca Juga: Adukan Penyidik KPK ke Dewas-Bareskrim Dicap Merintangi Penyidikan, Kubu Hasto Dongkol: Keterlaluan!
Selain itu, KPK juga sempat menyita beberapa buku tabungan yang digunakan sebagai rekening penampungan uang pemerasan, dan sejumlah sertifikat bukti kepemilikan kendaraan bermotor dari rumah PNS tersebut.
Kasus itu diduga terjadi di Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker pada tahun 2020—2023. KPK kemudian mengatakan bahwa kasus tersebut telah terjadi sejak 2019.
KPK juga menyatakan bahwa pihaknya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut, tetapi belum dapat menginformasikan latar belakang para tersangka, yakni penyelenggara negara, swasta, atau lainnya.
Panggil Sejumlah Saksi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Ketenagakerjaan, dan pegawai UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk menjadi saksi kasus dugaan suap atau gratifikasi terkait pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA).
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama IH dan MAA,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis (5/6).
