REGIONAL:
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung memprioritaskan pemutakhiran data penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) demi memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran. Kabar baiknya, jumlah penerima bantuan pendidikan pun meningkat signifikan. Para siswa yang dulunya sempat terhapus dari daftar penerima kini kembali bisa merasakan manfaat program tersebut. Anggaran sarapan bergizi gratis pun dialihkan untuk menunjang program KJP-KJMU.
"Program KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, yang dulu terhambat, sudah kami lanjutkan. Bagi warga Jakarta, ada 15 ribu orang yang akan kami berikan KJMU dan tidak dievaluasi seperti dulu yang setiap tahun. Maka, mereka akan kita buat sampai dengan lulus, tetapi IPK (Indeks Prestasi Kumulatif)-nya kita syaratkan," ujar Pramono beberapa waktu lalu.
Seiring meningkatnya jumlah penerima, Pramono menginstruksikan Dinas Pendidikan (Disdik) DKI untuk membuka posko aduan di setiap kecamatan di Jakarta. "Sudah diputuskan, semuanya 44 kecamatan akan mempunyai tempat aduan," ungkapnya.
Pemprov DKI mencatat lonjakan jumlah penerima KJP dari sebelumnya 525 ribu menjadi 705 ribu siswa. Sementara untuk KJMU, jumlahnya ditargetkan naik dari 15 ribu menjadi 20 ribu mahasiswa. Anggaran KJP pun naik signifikan dari Rp2,5 triliun pada 2024 menjadi Rp3,2 triliun pada 2025.
Tak hanya menambah kuota, Pemprov juga memperluas manfaat program. KJMU kini bisa diakses oleh mahasiswa di perguruan tinggi berakreditasi A, B, maupun C. Selain itu, beasiswa ini juga mencakup jenjang S2 dan S3 bagi mahasiswa, asalkan tetap mempertahankan IPK tinggi. Bantuan yang diberikan untuk mahasiswa mencakup uang saku sebesar Rp750 ribu per bulan dan biaya kuliah yang langsung dibayarkan ke kampus.
"Perbedaannya dengan KJMU yang dulu, itu hanya sampai S1. Namun, sekarang kami perluas hingga S2 dan S3 untuk mahasiswa yang IPK-nya bagus. Kenapa itu dilakukan? Untuk memutus apa yang disebut dengan garis ketidakberuntungan," ujar Pramono.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menyebut sebanyak 16.979 mahasiswa telah menjadi penerima KJMU, dengan bantuan per semester senilai Rp9 juta per orang. Untuk memastikan penerima bantuan adalah mereka yang benar-benar membutuhkan, Pemprov DKI kini memadankan data KJP dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), termasuk status kepemilikan mobil dan nilai aset tanah.
"Kami tegaskan, seluruh proses pendaftaran KJMU tidak dipungut biaya apapun," tutur Nahdiana.
Nahdiana menegaskan, posko pengaduan di 44 kecamatan akan menjadi garda terdepan pelayanan publik, menggantikan dominasi Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Rawa Bunga, Jakarta Timur.
"Pos pelayanan ini akan mempermudah masyarakat karena letaknya tidak terlalu jauh. Mereka pasti tahu lokasi kantor kecamatan di wilayahnya," ujar Nahdiana.
Gratis Wisata Edukatif
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rany Mauliani, menyebut KJP Plus kini tak hanya soal bantuan dana, melainkan juga akses ke fasilitas edukatif seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
"Ini merupakan langkah strategis dalam memperkaya pengalaman belajar siswa di luar sekolah," katanya.
Rany juga menegaskan komitmen DPRD untuk terus mengawal kebijakan pendidikan inklusif. "Pendidikan adalah kunci utama dalam membangun masa depan yang lebih baik," ucapnya.
Program KJP Plus disambut baik oleh para pelajar di Jakarta. Salah satunya, Rafi Almansyah, siswa kelas XII SMAN 6 Jakarta. Dia mengaku keluarganya tak perlu khawatir kekurangan biaya untuk membeli kebutuhan alat penunjang pendidikan sehari-hari.
"Mama juga bahagia karena uangnya bisa digunakan untuk membeli kebutuhan sekolah dan pangan murah," katanya.
Hal serupa diungkapkan pelajar kelas VIII SMPN 11 Jakarta, Satriya Pratama. Ia mengaku lega karena kini terdaftar sebagai penerima KJP Plus.
"Saya senang bisa terus masuk data penerima karena memang kurang mampu. KJP Plus sangat membantu sekali," pungkasnya. ***
TERPOPULER
