Suara.com - Presiden RI Prabowo Subianto menyerahkan lahan seluas 90.000 hektare di Aceh untuk kawasan perlindungan gajah.
Hal itu disampaikan Prabowo ketika menghadiri penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Gedung Edutorium KH Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (20/7/2025) kemarin.
Menanggapi hal ini, Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) UGM Wisnu Nurcahyo, penyerahan lahan untuk konservasi gajah merupakan langkah yang luar biasa.
Terlepas dari jumlah luasan lahan yang akan digunakan.
Namun ada hal yang kemudian perlu diingat terkait konservasi khususnya gajah.
Terlebih mengenai efektivitas konservasi yang tetap bergantung pada kepastian status lahan dan kesesuaian habitat.
"Kalau ingin dibuat seperti taman nasional akan lebih bagus. Tapi tantangan terbesarnya memang status lahan yang sering tumpang tindih dengan kebun sawit, tambang, dan permukiman masyarakat," kata Wisnu, pada Selasa (22/7/2025).
Disampaikan Wisnu, konservasi gajah yang ideal harus meliputi habibat asli dari hewan tersebut.
Termasuk wilayah yang masih menyediakan pakan dan air alami.
Baca Juga: KEK Dipercepat, Pemerintah Satukan Visi Pembangunan Ekonomi Nasional
Bukan di areal bekas perkebunan atau dekat pemukiman. Selain itu, dia menekankan pentingnya melibatkan masyarakat lokal dan LSM dalam proses konservasi, selain dukungan dari organisasi seperti WWF.
"Pemerintah sudah punya Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah, tinggal implementasinya. Itu butuh kolaborasi dan pendanaan dari pemerintah, CSR perusahaan, hingga lembaga donor internasional," paparnya.
Wisnu menyoroti terbatasnya anggaran pemerintah untuk konservasi gajah.
Belum lagi berbicara dengan kondisi dan ancaman kepada para gajah di Indonesia.
Ia menyebut banyak anak gajah mati karena virus EEHV. Sementara gajah dewasa menjadi korban perburuan liar atau jerat.
"Anggaran untuk patroli dan perawatan medis sangat minim. Padahal ini krusial untuk menyelamatkan populasi yang tersisa," ucapnya.
