Infografis
Suara.com - Laporan kolaborasi Indonesialeaks yang terbit di Liputan Khas Suara (LiKS) berjudul 'Rumah Hantu Jenderal Dudung: Gaji Prajurit Dikuliti, Sengkarut Dana Setengah Triliun Rupiah' pada terbit 4 Agustus 2025 mendapat reaksi dari Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (Purn) Dudung Abdurrachman.
Ia menyampaikan penjelasan tambahan sebagai hak jawab untuk merespons laporan IndonesiaLeaks mengenai masalah kredit rumah prajurit yang diduga berujung mangkraknya pembangunan.
"Mangkrak itu sudah dari zaman yang lama sebelum saya kepala staf," kata Dudung, yang sekarang menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang dan Keamanan kepada tim IndonesiLeaks di kantornya di Jakarta Pusat, Kamis, 14 Agustus 2025.
Dudung bercerita bahwa persoalan rumah prajurit ini pertama Ia ketahui ketika serah terima jabatan KSAD dari Jenderal (Purn) Andika Perkasa, yang naik menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia.
Saat itu November 2021. Andika menyampaikan langsung kepada Dudung bahwa dirinya sudah membentuk tim khusus untuk menyesaikan masalah kredit perumahan di Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan (BP TWP) Angkatan Darat.
Saat itu, program ini bermasalah karena pencairan uang BP TWP hilang senilai Rp 400 miliar dan berujung kasus korupsi. Andika membentuk tim ini tak lama setelah dilantik sebagai KSAD pada November 2018.
Sederet masalah yang ditemukan tim ini kemudian berujung pada penghentian program oleh Andika.
Tapi rupanya, moratorium selama dua tahun lamanya itu diduga turut berkontribusi menyebabkan sebagian pembangunan rumah terhenti alias mangkrak.
Masalahnya, prajurit sudah kadung menyisihkan uang gaji mereka untuk menyicil rumah tersebut. Maka akhirnya BP TWP saat itu mengembalikan kembali uang yang menjadi hak prajurit ini.
Baca Juga: Gaji Prajurit Dipotong 80 Persen Buat Rumah: Kejaksaan Agung Turun Tangan Usut Dugaan Penyelewengan?
"Ini sudah dilakukan oleh BP TWP," kata Dudung.
Setelah naik KSAD, Dudung menyebut dirinya kemudian menerima laporan dari tim khusus tersebut. Dari situlah Ia mengatakan telah melakukan sejumlah perbaikan atas program ini.
Dudung juga kemudian menerbitkan Surat Perintah atau Sprin yang memerintahkan prajurit untuk kembali mengambil kredit rumah.
Alasan di balik Sprin ini juga dijelaskan Dudung dalam wawancara khusus pada Selasa, 5 Agustus 2025, berjudul 'Wawancara Khusus Jenderal Dudung: Buka-Bukaan Kontroversi KPR Prajurit TNI AD Rp586,5 Miliar'.
Dudung memberikan penjelasan tambahan. Ia bercerita bahwa kewajiban itu tidak hanya dicetuskan di masa dia menjadi KSAD, tapi sudah ada sejak sebelumnya.
Ia memperlihatkan dua lembar Sprin tertanggal 2 April 2019 yang diteken oleh Asisten Personel (Aspres) KSAD saat itu, Mayor Jenderal Heri Wiranto. Surat itupun juga mewajibkan prajurit mengambil rumah. "Bahkan saat itu saya belum KSAD," kata Dudung.
Ada juga Sprin yang terbit pada 10 Agustus 2023, di akhir periode Dudung menjadi KSAD. Surat yang isinya sama, yang memerintahkan prajurit mengambil rumah lewat program TWP diteken oleh Wakil KSAD saat itu, Agus Subyanto.
Jenderal Agus yang sekarang menjabat Panglima Tentara Nasional Indonesia, belum merespons permintaan konfirmasi IndonesiaLeaks.
Setelah menjabat KSAD, Dudung kemudian membuat kebijakan untuk menyuntikkan dana kepada pengembang perumahan secara bertahap.
Tujuannya agar pembangunan yang terhenti, bisa kembali dilanjutkan. Efek dari kebijakan tersebut, kata dia, proyek bisa dilanjutkan.
Ia tidak membantah ada pembangunan yang terhenti, seperti perumahan Kartika Bumi Mayang di Kota Jambi.
Di sana, ilalang hampir menutupi tembok permanen bertuliskan nama perumahan lengkap dengan logo BP TWP Angkatan Darat. Ini salah satu proyek yang dikunjungi tim IndonesiaLeaks.
Akan tetapi, Dudung menyebut sebagian besar justru sudah dibangun dan serah terima kunci dengan prajurit.
Kepada tim IndonesiaLeaks, Dudung menampilkan salah satu perumahan bernama Elya Residence di Oku Timur, Sumatera Selatan.
"Ini sukses terlaksana, prajurit sudah menerima," kata Dudung, sambil menunjukkan video testimoni dari prajurit.
Hanya saja, Ia merasa informasi soal potongan gaji prajurit untuk kredit rumah yang diungkap di laporan IndonesiaLeaks keliru.
Laporan tersebut menayangkan slip gaji dari dua orang prajurit lulusan 2021-2023 yang mengikuti program KPR swakelola BP TWP Angkatan Darat. Slip gaji ini menampilkan jumlah gaji prajurit sekitar Rp 3,6 juta.
Di dalamnya tertera kode potongan bank, masing-masing sebesar Rp 2,1 juta dan Rp 2,5 juta. Lalu ada tertera kode TWP sebesar Rp 150 ribu.
Aneka pemotongan ini membuat gaji yang mereka terima tinggal ratusan ribu.
Dudung menyebut angka Rp 2 juta lebih ini bukanlah potongan gaji untuk kredit rumah, melainkan pinjaman bank biasa.
Menurut dia, prajurit muda yang baru menerima gaji memang tak jarang mengambil kredit langsung ke bank untuk kebutuhan investasi. Contohnya saja untuk membeli tanah.
Adapun potongan TWP Rp 150 ribu ini sifatnya tabungan, dan nanti akan dikembalikan ke prajurit setelah pensiun.
Ia lantas menunjuklan contoh slip gaji dari prajurit yang ikut program kredit rumah TWP. Di situ, barulah tertera kode KPR Swakelola.
Besarannya sekitar Rp 1,6 juta sampai Rp 1,7 juta, tergantung jangka waktu kredit.
"Jadi narasi bahwa gajinya hanya tersisa ratusan ribu karena TWP itu keliru," kata dia. Sebab di luar itu, kata dia, masih ada alokasi terpisah berupa renumerasi Rp 3 juta untuk uang makan prajurit.
Di lapangan, tim IndonesiaLeaks menemukan bahwa sebagian prajurit merasa terpaksa untuk mengambil kredit ini.
Mereka mengaku mendapat ancaman akan dimutasi ke tempat jauh seperti Papua bila tak ikut program.
Dudung membantah ada instruksi semacam ini. Kepada tim IndonesiaLeaks, Dudung menampilkan daftar beberapa nama prajurit yang justru dipindahkan dari dinas di Papua ke kampung halaman mereka.
"Yang ada justru saya tarik dari sana," kata dia.
Akan tetapi, Ia tidak menutup kemungkinan ancaman itu datang dari atasan di prajurit di tingkat bawah seperti dari Komandan Batalyon.
"Tapi dari saya tidak pernah ada instruksi semacam itu," kata dia.
Sebab kenyataan di lapangan, kata dia, ada juga prajurit yang tidak mengambil rumah lewat program kredit TWP AD ini dan tidak dipermasalahkan.
Ada sebagian prajurit meminjam uang ke TWP untuk mengambil rumah bukan di lokasi dinasnya, tapi di kampung halamannya.
Lewat telepon genggamnya, Dudung menunjukkan ke tim IndonesiaLeaks aplikasi dengan latar hijau gelap tersebut.
Di aplikasi itu, prajurit bisa melihat rumah yang diinginkan sampai kredit yang mereka sudah bayarkan. Aplikasi itu kini bisa diakses di aplikasi Playstore.
Dudung melepas jabatan KSAD pada Oktober 2023. Tapi sampai hari ini, kata dia, program kredit perumahan ini juga masih berjalan.
"Jadi saya sebetulnya memperbaiki program ini, dan itu harus ada keberanian," kata dia.
Menurut Dudung, upaya yang dia lakukan ini sebetulnya sama dengan langkah perbaikan yang sudah dilakukan KSAD sebelumnya, maupun setelahnya.
Dudung meyakini bahwa tidak mungkin ada KSAD yang ingin menyengsarakan prajurit.
TIM INDONESIALEAKS
