Deretan Dosa Ekonomi Pemerintah Versi BEM UI: Rakyat Dipajaki, Elit Dimanjakan

Suara.com - Sebuah narasi berjudul “Ekonomi Negara Bobrok, Rakyat Dirampok!” beredar yang isinya membeberkan sederet kebijakan kontroversial yang disebut hanya menguntungkan elite, sementara rakyat dibiarkan menanggung beban.

Berbentuk kritikan, BEM UI membeberkan sejumlah kebijakan dan fenomena yang dianggap sebagai bukti nyata dari kegagalan pemerintah dalam mengelola ekonomi negara, berikut poin-poinnya:

• Anggaran DPR 'Menggila': Dalam RAPBN 2026, anggaran DPR meroket menjadi Rp 9,9 triliun, dengan tunjangan rumah naik drastis menjadi Rp 50 juta per bulan untuk setiap anggota.
• Pajak Mencekik Rakyat: Terjadi kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara ugal-ugalan, seperti di Pati yang naik hingga 250 % dan Bone yang disebut naik 300 %.
• Proyek Rawan Korupsi: Program Koperasi Desa Merah Putih yang diinisiasi Prabowo-Gibran dengan anggaran Rp 83 triliun dinilai minim skema jelas dan berpotensi menjadi ladang korupsi baru.
• Konflik Agraria Meningkat: Pada 2024, konflik agraria melonjak tajam dengan 295 kasus yang mencakup sekitar 1,11 juta hektare dan melibatkan 67 ribu keluarga di 329 desa dengan sektor perkebunan sawit menjadi sektor penyumbang terbesar.
• Pernyataan Pejabat Kontroversial: BEM UI menyoroti pernyataan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang menyebut "tanah sejatinya milik negara," yang dianggap sebagai bentuk arogansi dan melegitimasi perampasan hak rakyat atas tanah.

Kritik Dibungkam dengan Narasi 'Pemecah Belah Bangsa'

BEM UI menyoroti kecenderungan pejabat membungkam kritik dengan membingkainya sebagai ancaman terhadap persatuan bangsa.

"Ketika media mempertanyakan alokasi dana Koperasi Merah Putih yang dinilai rawan korupsi, pejabat justru menuding kritik tersebut sebagai upaya menggagalkan program yang diklaim untuk menyejahterakan rakyat," ungkap BEM UI.

Di akhir pernyataannya, BEM UI menyerukan agar rakyat tidak lagi diam dan mulai mengambil kendali untuk menuntut transparansi serta akuntabilitas dari pemerintah.

"Saatnya membuka mata dan telinga, agar kebijakan publik transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat. Sebab ketika ekonomi dijalankan dengan kompromi oligarki dan populisme semu, yang jadi korban hanyalah satu, yaitu rakyat," tutupnya.

Seruan BEM UI ini mempertegas posisi mahasiswa sebagai garda terdepan dalam mengawal keadilan sosial dan ekonomi.

Di tengah situasi politik yang makin dikendalikan oleh kompromi antara kekuasaan dan kapital, mereka mengingatkan bahwa suara rakyat tidak boleh dibungkam atas nama stabilitas.

Transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada rakyat bukan sekadar slogan, tetapi tuntutan yang harus diperjuangkan bersama.

Reporter: Maylaffayza Adinda Hollaoena