"Ini sebagai bentuk transparansi, apa yang kemudian sudah dilakukan evaluasi total yang akan diterima oleh anggota DPR, berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain."
Janji ini sejalan dengan tuntutan publik yang tidak hanya menginginkan pemangkasan fasilitas, tetapi juga pengawasan yang lebih ketat dan keterbukaan penuh atas penggunaan setiap rupiah uang rakyat oleh para pejabat negara.
