Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menyebut bahwa banyak hal yang bisa dipertimbangkan untuk mencopot Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.
Salah satunya yaitu Gibran belakangan ini menurut Refly tidak sigap berada di dekat Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan demonstrasi besar – besaran di sejumlah kota.
Hal ini menurut Refly, Gibran sudah menjadi beban bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Ada 2 hal yang bisa dipertimbangkan sebagai pengganti Gibran, kalau seandainya Prabowo menganggap Gibran adalah beban bagi pemerintahan Presiden Prabowo,” ujar Refly, dikutip dari youtubenya, Kamis (11/9/25).
Refly menduga bahwa belakangan ini Gibran tidak bekerja untuk masyarakat melainkan fokus menaikkan elektabilitas persiapan maju di 2029.
“Misalnya Gibran sesungguhnya tidak bekerja untuk masyarakat, tapi bekerja untuk 2029 dengan segala persiapan dan pencitraannya. Sehingga apapun yang terjadi yang dilakukan adalah untuk menaikkan elektabilitas,” terang Refly.
Sikap tersebut menurut Refly adalah sebuah sikap yang tentu tidak menguntungkan bagi pemerintahan Prabowo.
“Nah ini adalah sebuah sikap yang tentu tidak menguntungkan bagi pemerintahan Presiden Prabowo,” ucapnya.
Dalam momen Indonesia yang baru saja digoncang dengan kerusuhan dimana – mana, Presiden Prabowo terlihat menyelesaikan masalah tanpa didampingi oleh Gibran.
Presiden Prabowo menggelar konferensi pers merespons maraknya demonstrasi yang berujung penjarahan didampingi dengan Ketua MPR, Ahmad Muzani dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri.
Bukan Wakil Presiden yang mengapit, melainkan Ketua MPR hingga jajaran Ketua Umum Partai Politik.
“Karena dalam demo rusuh akhir Agustus lalu misalnya, ketika Prabowo Subianto berusaha menyelesaikan persoalan, Gibran justru cari poin. Ini yang kemudian terasa tidak fair,” ujar Refly.
“Apalagi seperti yang dikatakan Ferry Irwandi penggerak demo awal adalah akun – akun yang terkait dengan kelompok Gibran,” tambahnya.
Menurut Refly persoalan ini harus segera diselesaikan, jangan sampai nantinya justru menjadi musuh dalam selimut.
“Ini harus jadi perhatian bagi pemerintahan Prabowo, jangan sampai kemudian seperti api dalam sekam, atau memelihara musuh dalam selimut, karena itu harus segera diselesaikan,” tegasnya.
TERPOPULER
