Baca 10 detik
- Herlambang mengaku heran tidak ada pihak yang bilang kalua program tersebut melanggar hak asasi manusia.
- Menurut Herlambang, permasalahan utama MBG terletak pada prinsip progressive realization yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Kovenan Internasional.
- Ahli UGM itu khawatir dana MBG justru mengalihkan anggaran-anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk layanan dasar lain.
Sidang akan dilanjutkan pada 22 September 2025 untuk mendengarkan keterangan dari pihak pemerintah.
Reporter: Safelia Putri