Prabowo Perintahkan TNI Kawal Kejagung Sita 100 Ribu Ha Sawit Ilegal yang 18 Tahun Mangkrak!

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto membuat gebrakan tegas dengan mengerahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengawal penyitaan dua lahan perkebunan sawit ilegal seluas 100.000 hektare. Perintah ini dieksekusi setelah putusan Mahkamah Agung terkait lahan tersebut mangkrak selama 18 tahun tanpa eksekusi.

Langkah tak biasa ini diungkapkan Prabowo di hadapan lebih dari 400 CEO global dalam sesi dialog bersama Pimpinan Utama Forbes, Steve Forbes, di ajang Forbes Global CEO Conference 2025, Jakarta, Rabu (15/10) malam. Ia membeberkan bagaimana negara akhirnya mengambil alih aset yang selama ini tidak tersentuh hukum.

"Perkebunan yang pertama luasnya 50.000 hektare, yang kedua 50.000 hektare, (dan keduanya, red.) melanggar hukum 18 tahun yang lalu. Ada putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan (negara) menyita dua perkebunan tersebut. 18 tahun yang lalu, putusan Mahkamah Agung itu tidak dieksekusi selama 18 tahun," kata Presiden Prabowo.

Prabowo menjelaskan bahwa ia mendapat laporan langsung dari Jaksa Agung ST Burhanuddin mengenai alasan mandeknya eksekusi tersebut. Tanpa ragu, ia langsung memberikan perintah tegas untuk melibatkan kekuatan militer demi menegakkan supremasi hukum.

"Saya perintahkan TNI, kalian kawal Kejaksaan, kawal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Lindungi mereka! Kalian datang ke sana dan sita. Kami pun mengambil alih 100.000 hektare lahan perkebunan itu, dan tak ada masalah. Jadi, menurut saya ini catatan penting, pemerintah harus menegakkan hukum, dan saya bertekad menegakkan hukum," ujar Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden mengungkapkan bahwa secara total pemerintahannya telah berhasil mengambil alih sekitar 3,7 juta hektare perkebunan sawit ilegal di seluruh Indonesia.

Tidak berhenti di situ, Prabowo juga memaparkan strateginya dalam memberantas penyelundupan timah ilegal dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Ia mengaku menerima laporan adanya seribu tambang ilegal yang menyebabkan negara kehilangan potensi pendapatan hingga 80 persen dari total produksi timah di wilayah tersebut.

Untuk menghentikannya, Prabowo memerintahkan "blokade" di sekitar perairan dua pulau penghasil timah itu.

"Saya tegaskan ini harus setop! Saya pun memerintahkan ada program pelatihan di perairan Pulau Bangka dan Pulau Belitung, yang melibatkan kapal-kapal tempur, pesawat, helikopter, drone. Kami pun memblokade dua pulau ini. Tidak boleh ada kapal yang masuk dan keluar tanpa dicek dan kita ketahui apa isinya, dan dengan itu kami berhasil menghentikan penyelundupan," tegas Presiden.

Ia bahkan menceritakan keberhasilan operasinya menangkap pelaku yang mencoba menyelundupkan timah hanya dengan menggunakan sampan.

"Tetapi kami menemukan ada timah di dalam sampan itu. Bisa dibayangkan? Kami pun langsung menyitanya (timah ilegal, red.)," ujar Presiden Prabowo.

Dengan langkah-langkah tegas ini, Prabowo optimistis potensi kerugian negara senilai miliaran dolar AS dapat diselamatkan dan produksi timah nasional akan meningkat signifikan tahun depan.