- Arah pemerintahan saat ini semakin jauh dari semangat konstitusi dan keadilan ekologis.
- WALHI menilai kebijakan represif dan eksploitasi sumber daya alam hanya akan memperparah ketimpangan dan mempercepat krisis lingkungan.
- Prabowo juga disebut memilih cara ekonomi yang kapitalistik. Hal ini disebut menempatkan rakyat dan lingkungan di bawah ancaman krisis.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Selatan, Raden Rafiq, menggambarkan kondisi di wilayahnya sebagai krisis ekologis yang berkepanjangan tanpa perhatian yang komprehensif dari negara.
Ia juga menyoroti kebijakan pembentukan KODAM baru yang dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat adat di Meratus.
“Kalsel saat ini mengalami krisis ekologis yang berkepanjangan tanpa ada perhatian yang komprehensif dari negara... Ini mencederai kebhinnekaan dalam berbangsa. Sama saja negara menegasikan keberadaan masyarakat adat,” ujarnya.
Rafiq turut menyinggung adanya kasus keracunan dalam proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerahnya. Ia mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara program itu dan melakukan evaluasi menyeluruh.
“Soal MBG juga menjadi persoalan di Kalsel, Kabupaten menjadi temuan kasus keracunan akibat proyek MBG, ini perlu dihentikan dulu, evaluasi proyek ini secara menyeluruh,” katanya.
Dari Jawa Timur, Direktur WALHI setempat, Wahyu Eka, menilai pembangunan dalam setahun terakhir semakin berpihak kepada korporasi besar. Ia menyebut proyek-proyek seperti PLTU, co-firing biomassa, dan giant sea wall sebagai bentuk eksploitasi berkedok transisi energi.
“Tahun pertama rezim ini bukan masa pemulihan ekologis, melainkan masa akumulasi krisis dan konsolidasi kekuasaan fosil di bawah selubung hijau semu,” kata Wahyu.
Direktur WALHI Sulawesi Tenggara, Andi Rahman, menyebut pengelolaan sumber daya alam kini sepenuhnya dikuasai segelintir elite ekonomi-politik.
“Negara beserta ruang-ruang hidup rakyat saat ini telah dikuasai oleh segelintir elit ekonomi-politik,” pungkasnya.
TERPOPULER
