Catatan KPK 2025: 439 Perkara, 69 Masih Penyelidikan

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan ada 439 perkara dugaan korupsi yang ditangani sepanjang tahun 2025. Dari jumlah tersebut, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan 69 perkara di antaranya masih dalam tahap penyelidikan.

“Selama 2025, KPK secara progresif melakukan 69 penyelidikan, 110 penyidikan, dan 112 penuntutan perkara,” kata Budi kepada wartawan, Senin (22/12/2025).

Selain itu, ada 73 perkara dari tahun sebelumnya yang sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Di sisi lain, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menjelaskan pihaknya melakukan proses hukum terhadap 118 tersangka dan memulihkan uang negara yang dikorupsi hingga triliunan rupiah.

“Ada 11 penangkapan para terduga pelaku tindak pidana korupsi atau yang lazim dikenal di masyarakat dengan sebutan OTT yang KPK lakukan tahun ini, mengungkap praktik sistematis di sektor-sektor yang menyentuh hajat hidup orang banyak, seperti layanan kesehatan, pekerjaan umum, hingga jual beli jabatan,” kata Fitroh di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (22/12/2025).

Ia menegaskan bahwa capaian itu merupakan wujud keadilan bagi masyarakat. Sebab, Fitroh mengatakan proses hukum terhadap tindak pidana korupsi membuka jalan bagi perbaikan sistem, khususnya pelayanan masyarakat.

“Dari penindakan selama satu tahun ini, KPK menetapkan 118 tersangka, memproses ratusan perkara, dan memulihkan aset negara mencapai Rp1,53 triliun. Angka tersebut menjadi angka tertinggi dalam lima tahun terakhir ini,” ungkap Fitroh.

Selain itu, lanjut Fitroh, KPK juga melakukan serah terima barang rampasan negara cq PT Taspen (Persero) berupa uang tunai sejumlah Rp883.038.394.268 (Rp883 miliar) yang telah ditransfer ke rekening Giro THT Taspen dan enam unit efek atau surat berharga yang dipindahkan ke rekening efek PT Taspen.

Pada kesempatan yang sama, Fitroh menambahkan bahwa lebih dari 1.500 warga ikut serta dalam bidding lelang barang rampasan negara. Hal itu dinilai sebagai bukti bahwa masyarakat ingin mengambil kembali hak mereka yang dikorupsi.

KPK diketahui telah melakukan 11 kali penangkapan melalui OTT. Pertama, kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, pada Maret 2025.

Kedua, pada Juni 2025, KPK melakukan OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara serta Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumatera Utara.

Ketiga, OTT pada 7–8 Agustus 2025 di Jakarta, Kendari, Sulawesi Tenggara, dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

Selanjutnya, KPK juga melakukan operasi senyap di Jakarta pada 13 Agustus 2025 terkait dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan. Perkara ini menjerat Direktur Utama PT Industri Hutan V (Inhutani V) Dicky Yuana Rady dan dua orang lainnya, yakni Direktur PT Paramitra Mulia Langgeng Djunaidi serta staf perizinan SB Grup Aditya.

Kelima, pada 20 Agustus 2025, OTT dilakukan KPK terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel.

Pada 3 November 2025, KPK melakukan OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dalam perkara dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

Kemudian, pada 7 November 2025, KPK menangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko terkait kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di RSUD dr. Harjono Ponorogo, serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Kedelapan, pada 9–10 Desember 2025, KPK menangkap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya terkait kasus dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, pada 17–18 Desember 2025, KPK melakukan OTT di Tangerang dan menangkap jaksa, pengacara, penerjemah, serta pihak swasta dalam kasus dugaan pemerasan. Dalam OTT ini, KPK menyita Rp900 juta. Perkara ini kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) yang telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) terlebih dahulu untuk perkara yang sama.

Kesepuluh, pada 18 Desember 2025, KPK melakukan OTT di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap 10 orang dan menyegel ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Dalam perkara ini, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Ade dan ayahnya, HM Kunang.

Terakhir, masih pada 18 Desember 2025, KPK melakukan OTT di Kalimantan Selatan. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap enam orang, termasuk Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara.