- Pemprov DKI Jakarta memutihkan 6.050 ijazah tertahan sekolah swasta melalui program kolaborasi dengan Baznas Bazis.
- Kebijakan pemutihan tahap kelima ini, diumumkan Gubernur Pramono Anung, menelan anggaran total Rp14,9 miliar.
- Program ini bertujuan memenuhi hak pendidikan warga; Pemprov berencana melanjutkan dan fokus pada sekolah agama tahun depan.
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara resmi melakukan pemutihan terhadap ribuan ijazah milik warga yang sempat tertahan di berbagai sekolah swasta karena kendala biaya.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengumumkan langsung kebijakan pemutihan 6.050 ijazah tersebut di Balai Kota Jakarta pada Selasa (30/12/2025).
Langkah kemanusiaan ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta bersama Baznas Bazis DKI Jakarta.
Pramono menjelaskan bahwa program ini telah memasuki tahap kelima yang sekaligus menjadi tahap penutup untuk rangkaian pemutihan ijazah sepanjang tahun 2025.
Total anggaran yang digelontorkan Pemprov untuk menebus ribuan ijazah yang tertahan itu mencapai angka Rp14,9 miliar.
"Terus terang, setiap saya menyerahkan ijazah, baik gelombang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan hari ini kelima, buat saya pribadi ini mengharukan," ujar Pramono dalam sambutannya.
Fenomena ijazah tertahan ini mencakup berbagai rentang waktu, bahkan ditemukan kasus ijazah yang sudah mendekam di sekolah selama belasan tahun.
Pramono menceritakan temuannya tentang seorang warga yang baru bisa memegang ijazahnya kembali setelah tertahan sejak masa sekolah menengah tingkat atas masih bernama SMU.
"Bahkan tadi ada yang sampai ijazahnya itu tertahan 17 tahun. Sekarang bapak-bapaknya tadi umurnya sudah 50 tahun, dan ijazahnya itu tulisannya masih SMU," kisahnya saat bertatap muka dengan awak media.
Program ini sendiri sengaja dirancang untuk memastikan hak pendidikan warga terpenuhi agar mereka memiliki modal untuk memperbaiki masa depan.
Dalam arahannya, Pramono menekankan bahwa ijazah adalah hak setiap siswa yang telah menyelesaikan masa studinya.
Pramono juga menyoroti pentingnya keberlanjutan bantuan pendidikan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat distribusi KJP saat ini telah menjangkau lebih dari 707.000 penerima, sementara KJMU mencapai lebih dari 16.000 mahasiswa.
"Pemerintah DKI Jakarta hadir untuk itu. Untuk bisa memberikan ruang kesempatan bagi siapapun agar bisa mendapatkan ijazah," tegasnya.
Pramono berkomitmen untuk melanjutkan program serupa pada tahun depan, dengan memberikan atensi khusus pada sekolah-sekolah berbasis agama.
TERPOPULER
