- Menko Kumham Yusril Ihza Mahendra menegaskan kebebasan berekspresi dijamin KUHP baru, membedakan kritik analisis dari hinaan merendahkan.
- Pasal penghinaan terhadap pejabat negara dalam KUHP baru bersifat delik aduan, hanya korban langsung yang berhak melapor.
- Batasan antara kritik kebijakan yang diizinkan dan hinaan yang dilarang akan dikembangkan melalui praktik peradilan dan yurisprudensi.
Penjelasan serupa disampaikan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej. Ia menekankan bahwa hanya lembaga negara tertentu yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan aduan, yakni presiden dan wakil presiden, MPR, DPD, DPR, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, penerapan pasal penghinaan bersifat sangat terbatas.
“Dalam delik aduan, yang harus mengadukan itu adalah pimpinan lembaga,” jelas Eddy.
Dengan skema tersebut, pemerintah menilai keseimbangan antara perlindungan martabat lembaga negara dan kebebasan masyarakat untuk menyampaikan kritik tetap terjaga dalam KUHP baru.
TERPOPULER
