Kepala BGN: Anak Hasil Pernikahan Siri dan Putus Sekolah Wajib Dapat MBG

Suara.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan komitmen pemerintah untuk menjangkau seluruh anak Indonesia dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk mereka yang selama ini tidak terdaftar dalam sistem administrasi kenegaraan. 

Hal ini mencakup anak-anak dari hasil pernikahan dini, pernikahan siri, hingga anak yang putus sekolah.

Hal itu disampaikan Dadan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Ia mengungkapkan bahwa banyak kelompok penerima manfaat yang belum masuk dalam pendataan resmi, sehingga pihaknya harus melakukan jemput bola hingga ke tingkat paling bawah.

“Ini penting sekali karena perlu Bapak Ibu ketahui bahwa banyak pesantren yang tidak terdata di kementerian agama, dan itu adalah penerima manfaat. Kemudian juga banyak anak-anak balita termasuk ibu hamil dan menyusui yang belum terdaftar dalam sistem kenegaraan seperti misalnya anak-anak dari pernikahan dini, pernikahan siri itu tidak punya NIK,” kata Dadan.

Guna mengatasi kendala administratif tersebut, BGN menginstruksikan pendataan ulang secara langsung ke lapangan melalui koordinasi dengan pengurus lingkungan terkecil.

“Kita harus data ulang ke setiap RT-RT untuk memastikan bahwa mereka akan mendapatkan makan bergizi, termasuk juga anak putus sekolah di usia antara 0 sampai 18 tahun,” tegasnya.

Bagi anak-anak yang putus sekolah, Dadan menjelaskan bahwa mereka tetap akan mendapatkan hak yang sama melalui mekanisme khusus. 

Sebagian akan diarahkan ke Sekolah Rakyat, sementara yang lainnya akan dikumpulkan di satu titik distribusi agar tetap tersentuh program gizi ini.

“Jadi kalaupun mereka nanti putus sekolah sebagian mungkin akan masuk ke dalam sekolah rakyat, sebagian yang belum masuk ke sekolah rakyat kita akan kumpulkan di satu tempat untuk mendapatkan program makan bergizi,” tambahnya.

Selain soal kepesertaan, Dadan juga memaparkan perkembangan terkait Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Saat ini, sistem mencatat adanya 21.102 SPPG yang sudah operasional, ditambah 14.145 data terverifikasi, sehingga total mitra yang terdaftar mencapai 35.247. 

Jumlah ini melampaui target awal yang dipatok sebesar 28.000 SPPG untuk wilayah aglomerasi.

Menyikapi lonjakan pendaftar tersebut, BGN mengambil langkah tegas dengan menutup portal pendaftaran secara permanen dan melakukan audit ketat terhadap para mitra. Langkah ini mencakup pengecekan detail di lapangan terkait aktivitas calon mitra serta penghapusan data (roll back) bagi usulan yang tidak valid atau tidak aktif lebih dari 60 hari.

"Kami melakukan pengecekan detail ulang di lapangan apakah SPPG yang atau calon mitra yang terdaftar itu betul melakukan kegiatan atau tidak,” pungkasnya.