BGN Klaim Kejadian Gangguan Pencernaan MBG Turun Signifikan Seiring Penambahan SPPG

Suara.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memaparkan perkembangan positif terkait aspek keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Hal itu disampaikan Dadan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Dadan mengungkapkan bahwa tren kasus gangguan pencernaan atau kejadian menonjol akibat MBG terus mengalami penurunan yang signifikan.

Berdasarkan data yang dipaparkan, penurunan kasus ini berbanding lurus dengan peningkatan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah. 

Ia menjelaskan bahwa penguatan infrastruktur pelayanan ini memperkuat penerapan standar operasional prosedur (SOP) keamanan pangan di lapangan.

“Kasus kejadian yang menurun menunjukkan bahwa aspek perbaikan penerapan SOP keamanan pangan terjadi sangat signifikan. Dan kasus kejadian menurun menurut kami dengan peningkatan jumlah SPPG yang lebih signifikan,” ujar Dadan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Dadan membeberkan detail penurunan angka kejadian tersebut secara periodik. Puncak kejadian keamanan pangan tercatat terjadi pada bulan Oktober 2025 dengan 85 kejadian. Namun, angka tersebut berhasil ditekan pada bulan-bulan berikutnya.

“Kita bisa lihat bahwa puncak kejadian keamanan pangan terjadi pada bulan Oktober dengan 85 kejadian. Dan alhamdulillah bisa menurun di 40 kejadian di November dan menyisakan kejadian di Desember 2025, 12 kejadian, dan di Januari sudah terdapat 10 kejadian meskipun kami targetkan nol kejadian tapi masih saja ada pelanggaran-pelanggaran SOP yang terjadi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dadan memaparkan bahwa saat ini pihaknya terus mengejar pemenuhan legalitas dan standarisasi kualitas di setiap unit layanan. Dari target 6.150 SPPG, sebanyak 32 persen di antaranya telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Untuk memastikan keamanan pangan jangka panjang, BGN telah menyiapkan peta jalan standarisasi yang lebih ketat pada tahun ini. 

Dadan menegaskan, bahwa selain mengejar pemenuhan SLHS, pihaknya juga akan memulai proses akreditasi secara menyeluruh.

“Kami upayakan terus membaik dan kita bisa tunjukkan juga dengan jumlah SPPG yang sudah SLHS itu mencakup 32 persen dan sedang dikejar agar bisa terus meningkat berjumlah 6.150 SPPG. Dan tahun 2026 ini kita selain ada SLHS juga kita akan melakukan akreditasi dan sertifikasi,” pungkasnya.