Advokat Marcella Santoso Divonis 16 Tahun Penjara, Terbukti Suap Hakim Kasus CPO dan TPPU

Suara.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan vonis berat terhadap advokat Marcella Santoso.

Marcella Santoso divonis 16 tahun pidana penjara, usai terbukti melakukan suap kepada majelis hakim yang sedang menangani perkara crude palm oil (CPO) dengan terdakwa korporasi.

Putusan ini menjadi sorotan mengingat keterlibatan oknum penegak hukum dalam skandal suap yang memengaruhi putusan perkara besar.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa tindakan Marcella Santoso telah mencederai integritas institusi peradilan di Indonesia.

Buntut suap, yang dilakukan oleh Marcella, majelis hakim membuat vonis lepas terhadap korporasi yang sedang berperkara.

Selain hukuman badan terkait tindak pidana korupsi, Marcella juga divonis melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa (3/3/2026) tersebut mengungkap rincian hukuman yang harus dijalani oleh terdakwa.

Ketua Majelis Hakim, Efendi, membacakan putusan yang mencakup pidana penjara, denda, hingga kewajiban membayar uang pengganti kepada negara.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 tahun, dan pidana denda sejumlah Rp600 juta subsider 150 hari,” kata Ketua Majelis Hakim, Efendi, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Hukuman finansial yang dijatuhkan kepada Marcella Santoso tergolong sangat besar. Selain pidana denda, majelis hakim juga menjatuhkan pidana berupa uang pengganti senilai Rp16,2 miliar subsider 6 tahun penjara.

Kewajiban uang pengganti ini merupakan bagian dari upaya negara untuk memulihkan kerugian atau aset yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Marcella, divonis usai terbukti bersalah setelah terbukti memberikan suap kepada lima orang dari pihak pengadilan.

Praktik lancung ini dilakukan secara sistematis untuk memengaruhi hasil akhir persidangan perkara CPO yang melibatkan kepentingan korporasi besar.

Identitas para penerima suap tersebut diungkap secara benderang dalam persidangan.

Adapun, kelima orang yang disuap yakni Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta, eks Panitera Muda Perdata PN Jakarta Utara Wahyu Gunawan, serta tiga hakim yang mengadili perkara CPO, yakni Djuyamto, Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom.

Keterlibatan pejabat tinggi di tingkat Pengadilan Negeri hingga hakim anggota menunjukkan skala suap yang dilakukan oleh Marcella Santoso untuk mengamankan kepentingan klien korporasinya.

Meskipun divonis belasan tahun penjara, hukuman yang diterima Marcella Santoso ini tercatat lebih rendah dari ekspektasi tim jaksa.

Kendati demikian, vonis ini lebih ringan bila dibandingkan dengan tuntutan yang dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum.

Sebelumnya JPU menuntut Marcella dengan pidana 17 tahun penjara. Selisih satu tahun dari tuntutan jaksa tersebut menjadi pertimbangan majelis hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses pembuktian di persidangan.

Selain hukuman pokok penjara selama 14 tahun yang dibacakan dalam petikan putusan hakim, Marcella juga dijerat pidana denda Rp600 juta, subsider 150 hari. Serta dibebani uang pengganti sebesar RP21,6 miliar subsider 8 tahun pidana penjara.

Rincian beban finansial ini menunjukkan ketegasan pengadilan dalam menangani kasus yang menggabungkan unsur suap dan pencucian uang sekaligus.

Kasus ini bermula dari penanganan perkara korupsi korporasi di sektor minyak sawit mentah atau CPO.

Marcella Santoso sebagai advokat yang mendampingi korporasi tersebut diduga melakukan lobi-lobi ilegal dan penyaluran dana suap agar majelis hakim memberikan vonis lepas.

Strategi tersebut sempat berhasil sebelum akhirnya terendus oleh aparat penegak hukum dan berujung pada penangkapan serta proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dengan vonis ini, Marcella Santoso harus mendekam di lembaga pemasyarakatan dalam waktu yang cukup lama..