Kasus Suap CPO Rp60 Miliar, Hakim Perintahkan Jaksa Proses Hukum Pemilik Wilmar dan Musim Mas

Suara.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan perintah tegas kepada jaksa penuntut umum di perkara kasus suap CPO.

Hakim meminta agar dilakukan proses hukum terhadap pemilik perusahaan atau beneficial owner yang terlibat dalam pusaran kasus dugaan suap perkara korupsi minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO).

Perintah ini muncul setelah fakta-fakta persidangan mengungkap keterlibatan korporasi besar dalam upaya penyuapan aparat penegak hukum.

Hakim anggota Andi Saputra menegaskan bahwa dalam perkara ini, terdakwa Muhammad Syafei yang menjabat sebagai Head of Social Security Legal Wilmar Group, bukanlah aktor utama.

Syafei dinilai hanya menjalankan peran sebagai karyawan yang membantu proses pemberian suap kepada hakim atau pegawai pengadilan. Nilai suap yang digelontorkan sangat fantastis, yakni mencapai 4 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp60 miliar.

Pemberian uang tersebut dilakukan demi mengamankan kepentingan perusahaan tempat Syafei bekerja.

"Hal ini berdasarkan batas penalaran yang wajar serta bukti-bukti yang terungkap di persidangan," ucap hakim Andi dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2026).

Urgensi Menjerat Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)

Majelis hakim berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana tidak boleh berhenti hanya pada level karyawan atau pelaksana lapangan.

Berdasarkan fakta hukum yang ada, penyidik Kejaksaan Agung diminta untuk menuntaskan perkara ini hingga ke akar-akarnya dengan menyasar pihak prinsipiel.

Pihak yang dimaksud adalah pemilik manfaat atau beneficial owner dari tiga grup besar, yakni Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group.

Langkah hukum terhadap para pemilik perusahaan ini dianggap krusial dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Hakim menekankan bahwa proses hukum terhadap pemilik manfaat sangat penting agar pihak yang bertanggung jawab dalam perkara suap itu menjadi terang benderang.

Tanpa menyentuh pemilik perusahaan, keadilan dalam kasus suap bernilai puluhan miliar ini dianggap belum sepenuhnya tegak.

Dalam persidangan, terungkap pula adanya dokumen komunikasi berupa surat dari advokat Marcella Santoso kepada advokat Ariyanto.

Hakim Andi mengungkapkan bahwa dari surat tersebut dapat ditarik sebuah benang merah mengenai rencana sistematis untuk melindungi aktor-aktor utama di balik korporasi tersebut.

Strategi yang disusun oleh Marcella dan Ariyanto bertujuan agar klien utama mereka, yaitu Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group, tidak terseret dalam kasus suap.

Upaya Pengaburan Fakta Hukum di Persidangan

Selain surat tersebut, hakim juga membedah rencana Marcella Santoso untuk memastikan pemilik perusahaan-perusahaan sawit raksasa itu tetap aman dari jangkauan hukum.

Salah satu indikasi kuat adanya upaya menghalangi penyidikan adalah tindakan pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh saksi di muka persidangan.

Hakim menilai tindakan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan sebuah kesengajaan untuk memutus rantai aliran suap ke pihak pemilik.

"Dengan demikian pencabutan BAP oleh saksi Marcella Santoso di persidangan merupakan bagian dari wujud niat jahat tersebut dengan tujuan mengaburkan fakta hukum siapa sebenarnya pemberi suap," tutur dia sebagaimana dilansir Antara.

Terdakwa Muhammad Syafei sendiri telah dijatuhi vonis pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp300 juta subsider 100 hari penjara.

Majelis hakim menyatakan Syafei terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Ia terbukti membantu memberikan suap senilai Rp60 miliar kepada hakim secara bersama-sama dengan Marcella dan Ariyanto.

Aliran Dana Suap dan Jeratan Pasal

Rincian aliran dana suap Rp60 miliar tersebut terbagi dalam beberapa peruntukan. Sebesar 2 juta dolar AS ditujukan kepada para hakim dan pejabat pengadilan yang menangani perkara korupsi CPO.

Sementara itu, sisanya sebesar 2 juta dolar AS dinikmati oleh perantara hukum, di mana Marcella dan Ariyanto masing-masing mendapatkan bagian 1 juta dolar AS.

Atas perbuatannya dalam skandal suap ini, Syafei dinyatakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP.